Blitar, Memo.co.id
Gelombang protes bergolak dari para wali murid SMAN 1 Kota Blitar pada Senin, 23 Februari 2026. Mereka menilai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuplai dapur SPPG Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, jauh dari standar gizi dan diduga tidak memenuhi nilai Rp 10 ribu sebagaimana ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menu yang dibagikan hari itu terdiri dari satu roti bun burger, satu irisan daging ayam (chicken katsu), satu bungkus keripik tahu, serta lima buah kelengkeng. Secara kasat mata, paket tersebut dinilai para wali murid tidak mencerminkan konsep “bergizi” yang menjadi ruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dini Hari Mencekam di Udanawu, Ledakan Petasan Lukai Dua Remaja
Ketua Komite SMAN 1 Kota Blitar, Sodiq Asrifin, menyampaikan kekecewaan mendalam.
“Sebagai wali murid sekaligus Komite SMAN 1 Kota Blitar, kami sangat menyesalkan atas menu dan nilai dari menu MBG hari ini. Kami kecewa program dari Presiden Prabowo digembosi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sodiq.
Menurutnya, persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut keluhan terkait kualitas dan kuantitas menu sudah berulang kali disampaikan secara lisan, namun tak pernah digubris.
“Menurut pandangan kami, menu MBG hari ini kurang dari kata bergizi dan tidak sampai bernilai Rp 10 ribu, seperti hanya Rp 7 ribu. Kejadian serupa sering kali terjadi, protes dari pihak sekolah tidak diperhatikan,” keluhnya.
Baca Juga: Resahkan Warga di Bulan Ramadhan, Kafe GPJ Kanigoro Diduga Jadi Ajang Mabuk hingga Dinihari
Sebagai bentuk keseriusan, Komite SMAN 1 akan melayangkan surat keberatan resmi kepada SPPG Tlumpu. “Kami akan melakukan protes secara tertulis, karena selama ini kami protes secara lisan tidak pernah ditanggapi,” imbuhnya.
Keluhan serupa datang dari Agus, salah satu wali murid. Ia mengungkapkan ada siswa yang menerima paket tidak lengkap.
“Jelas kecewa sekali mas, menu tersebut tidak layak lah. Ada juga beberapa murid yang dapatnya gak lengkap. Anak teman saya gak ada keripik tahunya,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak mitra SPPG Tlumpu, Mada Mahesa, membantah tudingan tersebut. Ia memaparkan rincian harga menu yang menurutnya sudah tepat Rp 10 ribu: roti bun burger Rp 2.500, chicken katsu dan saus Rp 4.000, keripik tahu Rp 1.500, dan kelengkeng Rp 2.000. “Jadi totalnya Rp 10.000,” tegasnya.
Asisten Lapangan SPPG Tlumpu, Dimas Aryo Pamungkas, juga mengakui adanya keluhan dan menyampaikan permintaan maaf. “Terkait keluhan menu kering ini, kami pihak dapur meminta maaf. Ke depan kami akan melakukan perbaikan,” ujarnya.
Namun polemik tak berhenti pada soal menu. Fakta yang lebih mengkhawatirkan mencuat: SPPG Tlumpu yang telah beroperasi sejak Oktober 2025 dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ternyata belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar BGN.
“IPAL yang pertama kan salah, memang harus diperbaiki. Sebelumnya hanya ada 3 chamber, ini sedang dibangun yang sesuai SOP BGN,” ungkap Mada.
Selama ini, dapur tersebut mengandalkan jasa penyedotan limbah setiap dua minggu hingga satu bulan sekali. “Sedotnya 2 minggu sampai sebulan sekali. Tapi kami pastikan tiap bulan kami sedot,” kata Dimas.
Kondisi ini memantik tanda tanya besar. Bagaimana mungkin dapur produksi MBG berskala besar sudah mengantongi SLHS, tetapi sistem IPAL-nya belum sesuai standar? Dalam konteks dapur produksi massal yang melayani ratusan bahkan ribuan porsi makanan untuk pelajar, IPAL bukan sekadar pelengkap administratif. IPAL adalah garda terdepan mencegah pencemaran lingkungan, bau tak sedap, potensi kontaminasi silang, hingga risiko kesehatan masyarakat sekitar.
Program MBG digadang-gadang sebagai investasi gizi generasi bangsa. Namun jika dapur penyedia masih bermasalah dari sisi sanitasi dasar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas menu hari ini, melainkan kredibilitas program secara keseluruhan.
Protes wali murid SMAN 1 Kota Blitar menjadi alarm keras: program besar tidak boleh dikerdilkan oleh praktik asal jalan. Transparansi nilai menu, konsistensi kualitas gizi, serta kepatuhan terhadap standar sanitasi harus menjadi harga mati — bukan sekadar klaim di atas kertas.**
