Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan bahwa uang dalam jumlah besar, yang diduga berasal dari tindakan korupsi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, telah mengalir ke Partai NasDem. Pernyataan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam sebuah konferensi pers pada malam Jumat (13/10).

Alexander Marwata menyatakan, “Sejauh ini, kami telah menemukan aliran dana yang digunakan sesuai dengan perintah SYL untuk kepentingan Partai NasDem, dengan nilai mencapai miliaran Rupiah, dan KPK akan terus menyelidiki hal ini.” Ungkapan tersebut diungkapkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK juga menyebutkan bahwa dalam kasus ini, SYL, bersama dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan, Muhammad Hatta, telah menerima uang sebesar Rp13,9 miliar.

Uang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penarikan uang dari unit-unit eselon I dan II di Kementan, yang disalurkan dalam bentuk tunai, transfer rekening bank, serta pemberian dalam bentuk barang atau jasa. Selain itu, terdapat pula uang yang diterima dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementan.

KPK Mendalam, Menteri Tersangka: Aliran Uang, Hukum, dan Dampak Politik

Alexander Marwata menjelaskan lebih lanjut, “Selain itu, SYL bersama dengan KS dan MH juga menggunakan sejumlah uang untuk perjalanan ibadah umrah di Tanah Suci, dengan nilai mencapai miliaran Rupiah.”

“Seluruh penerimaan gratifikasi yang diterima oleh SYL, KS, dan MH masih terus diinvestigasi lebih lanjut oleh tim penyidik,” tambahnya.

Para tersangka ini dituduh melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bersama dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, SYL juga dihadapkan pada tuduhan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK telah memutuskan untuk menahan SYL dan Hatta selama 20 hari pertama, yang dimulai sejak hari ini, hingga 1 November 2023 di Rutan KPK.

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengungkapkan bahwa fraksi partainya di DPR pernah menerima bantuan bencana alam sebesar Rp20 juta dari SYL. Namun, Sahroni juga menyatakan bahwa NasDem tidak mengetahui asal-usul uang tersebut. “Kami tidak tahu dari mana uang itu berasal. Anggota DPR RI kami memberikan bantuan bencana alam di mana pun diperlukan,” katanya saat dihubungi pada Kamis (12/10).

Pengungkapan Aliran Dana Korupsi ke Partai NasDem oleh Mantan Menteri Pertanian

Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap para pelaku korupsi, dan sistem pencegahan korupsi akan semakin diperkuat. Kesimpulan ini menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan menjaga integritas politik Indonesia.