Deskripsi Banner
Deskripsi Banner
Tulungagung

Proyek Fisik Macet Dana Gede Rp477 Miliar Nganggur Jadi Silpa APBD Tulungagung

A. Daroini
×

Proyek Fisik Macet Dana Gede Rp477 Miliar Nganggur Jadi Silpa APBD Tulungagung

Sebarkan artikel ini
Proyek Fisik Macet Dana Gede Rp477 Miliar Nganggur Jadi Silpa APBD Tulungagung

MEMO, Tulungagung

Proyek Fisik Macet . Duit rakyat senilai Rp477,65 miliar di kas Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendadak nganggur tanpa hasil. Lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang fantastis ini terkuak usai laporan pertanggungjawaban APBD disidangkan.

Selidik punya selidik, mandeknya eksekusi pembangunan infrastruktur di lapangan dituding menjadi biang kerok utama gagalnya penyerapan dana jumbo tersebut.

Banyak agenda pembangunan yang berujung babak belur alias gagal total sepanjang tahun anggaran berjalan. Alokasi dana yang harusnya mengalir ke masyarakat malah tertahan di bank akibat manajemen birokrasi yang lamban. Situasi ini memicu kritik tajam karena dinilai merugikan warga yang membutuhkan perbaikan fasilitas publik secepatnya.

Proyek Infrastruktur Macet Massal

Usut punya usut, pembatalan sepihak dan keterlambatan lelang membuat tumpukan modal tersebut membeku. Sektor pengerjaan fisik mendominasi daftar hitam kegiatan yang gagal terlaksana sampai tenggat waktu berakhir.

“Ada yang belum dilaksanakan,” cetus perwakilan otoritas daerah saat menjelaskan rincian kegagalan eksekusi proyek tersebut di hadapan para wakil rakyat.

Kalimat pendek itu mengonfirmasi adanya sumbatan serius dalam sistem kerja dinas terkait. Pola lama seperti perencanaan yang serampangan dan ketakutan pejabat dituding memperparah kemacetan realisasi anggaran di lapangan.

Sektor Pendapatan Justru Melampaui Target

Gagalnya belanja daerah ini berbanding terbalik dengan performa sektor pencarian duit. Pendapatan daerah justru melesat naik hingga tembus 105,98 persen, atau setara dengan Rp3,043 triliun dari estimasi awal yang dipatok sebesar Rp2,871 triliun.

Ketika aliran dana masuk begitu deras, mesin eksekusi belanja pemkab malah loyo dan hanya mampu menghabiskan sekitar 90,47 persen saja. Ketimpangan ekstrem ini memperlihatkan bahwa problem utama bukan pada ketiadaan modal, melainkan ketidakmampuan birokrat dalam membelanjakan uang negara untuk kepentingan publik.

Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini