Langkah tak biasa ini diambil sebagai benteng darurat agar roda pembinaan prestasi olahraga di Kota Patria tidak ikut lumpuh akibat kemelut birokrasi kelembagaan.
Menghindari Mandeknya Anggaran Imbas Polemik KONI Kota Blitar
Dinamika internal di tubuh induk organisasi olahraga Kota Blitar mendadak bergeser menjadi bola panas yang menyita perhatian publik. Pasca-kemenangan mantan Wali Kota Blitar, Muh Samanhudi Anwar, dalam bursa pemilihan Ketua KONI periode 2026–2030, suasana justru kian meruncing.
Munculnya resistensi hukum terkait status sang ketua terpilih memicu kekhawatiran besar bahwa kucuran dana segar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor olahraga terancam tersendat.
Merespons potensi kebuntuan tersebut, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin—atau yang akrab disapa Mas Ibin—mengambil langkah taktis. Pemkot Blitar memilih bersikap pragmatis ketimbang terjebak dalam pusaran konflik internal organisasi.
Baca Juga: Perwosi Smash Turney 2026 Bikin Blitar Bergelora, Ribuan Penonton Serbu Arena Voli
Menurut Mas Ibin, fokus utama pemerintah hari ini adalah memastikan kesejahteraan atlet, honor pelatih, dan agenda kompetisi tidak menjadi korban ego struktural.
“Pemerintah pada dasarnya punya ruang fleksibilitas yang cukup luas dalam mengelola pembinaan olahraga. Jika ada sumbatan hukum atau problem di level kelembagaan atas, kami wajib menyiapkan jalan pintas. Opsinya bisa transfer langsung ke dompet atlet, pelatih, atau yang sedang kami matangkan saat ini adalah skema hibah ke tiap pengurus cabang olahraga,” cetus Mas Ibin dalam diskusi terbuka di Blitar.
Langkah memotong kompas ini bukan tanpa dasar. Pemkot Blitar mencium adanya risiko hukum yang cukup tinggi jika memaksakan pencairan dana hibah dalam situasi kepengurusan yang masih diliputi awan abu-abu.
Demi mendapatkan kepastian regulasi, pihak eksekutif saat ini juga sedang mengajukan permohonan fatwa hukum kepada institusi berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.
Tujuannya jelas: mengamankan pejabat daerah dari potensi pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.
Kehati-hatian Pemkot Blitar dalam Menilai Status Hukum Ketua KONI Blitar Terpilih
Di kubu seberang, Samanhudi Anwar bereaksi keras terhadap wacana pemangkasan jalur birokrasi anggaran ini. Figur yang mengantongi 22 suara dukungan cabor saat pemilihan tersebut menilai ada upaya intervensi terselubung dari lingkaran kekuasaan daerah.
Ia mengingatkan bahwa tata kelola olahraga nasional bertumpu pada sinergi tiga pilar utama, yakni pelaku olahraga, legislatif, dan eksekutif. Samanhudi menegaskan, hak anggaran masyarakat olahraga tidak boleh disandera oleh urusan suka atau tidak suka secara personal. Ia memprotes keras narasi yang mengesankan bahwa kemenangan dirinya akan otomatis membekukan anggaran olahraga di Kota Blitar.
Sinyal Hijau dari Dewan Terkait Skenario Hibah Olahraga Langsung ke Cabor Kota Blitar
Melihat tensi yang kian meninggi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mencoba berdiri di posisi tengah yang objektif. Parlemen lokal menyatakan tidak keberatan dengan terobosan penyaluran anggaran langsung ke tingkat akar rumput, asalkan seluruh payung hukumnya clear dan bersih.
Legislatif menyadari bahwa model pengaliran dana langsung dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) ke masing-masing cabor merupakan barang baru yang belum pernah dipraktikkan di Blitar.
Tantangan teknis terbesar dari opsi darurat ini ada pada kesiapan sistem. Pola penginputan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dirombak ulang secara cermat agar tidak menimbulkan temuan pemeriksaan di akhir tahun anggaran.
Setiap pengurus cabor nantinya dituntut memiliki kompetensi manajerial dan akuntansi yang mumpuni karena mereka akan memegang tanggung jawab mutlak atas pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban dana publik tersebut.
Bagaimanapun mekanismenya kelak, komitmen publik kini berada di pundak Pemkot Blitar untuk membuktikan bahwa perlindungan terhadap bakat-bakat muda olahraga jauh lebih penting ketimbang intrik politik lokal.
Publik olahraga Blitar tentu berharap, ruang pembinaan tidak berubah menjadi panggung drama yang justru mematikan prestasi yang sudah lama dipupuk.
