Menanggapi hal ini, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) merilis daftar perusahaan yang jelas-jelas terlibat dalam mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Danone tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Pakar pemasaran Hermawan Kartajaya mengingatkan agar industri lokal tidak memanfaatkan konflik politik Israel-Palestina untuk keuntungan bisnis dengan sengaja mencemarkan reputasi pesaing mereka.
“Isu boikot seharusnya murni berasal dari masyarakat tanpa ada backing dari pihak tertentu. Jika itu terjadi, itu tidak masalah. Namun, perusahaan harus berhati-hati karena tindakan semacam itu bisa berbalik merugikan mereka ketika situasinya sudah mereda,” ujarnya.
Pakar persaingan usaha, Ningrum Natasya Sirait, menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi tertentu terhadap produk Israel dan afiliasinya hanya bersifat moral dan kurang efektif dalam menurunkan omzet perusahaan yang diboikot.
“Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga bisa diabaikan atau tidak oleh masyarakat,” katanya.
Dampak dan Implikasi Isu Boikot Produk Terafiliasi Israel: Peringatan akan Pentingnya Informasi yang Akurat dan Langkah yang Hati-hati
Pakar pemasaran Hermawan Kartajaya menegaskan pentingnya tidak memanfaatkan konflik politik untuk keuntungan bisnis pribadi, sementara Ningrum Natasya Sirait merujuk pada kurangnya kekuatan hukum fatwa dalam pengaruh terhadap omzet perusahaan yang diboikot. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam merespons isu-isu boikot ini, memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada informasi yang valid dan tidak terpengaruh framing yang mungkin ada.
