“Saya dapat uang Rp 3,2 miliar dari Terdakwa Sutrisno yang selanjutnya saya bagi dengan Iwan Wahyu Setiawan, Mahatir dan Stevanus,” kesaksian Wahid Hasyim.
Tim yang terdiri dari beberapa orang dengan peran teknis berbeda ini memiliki kemampuan untuk mengintervensi sistem digital CAT, sehingga nilai akhir peserta bisa disesuaikan dengan pesanan para terdakwa.
Uang haram tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada anggota tim lainnya yang bertugas sebagai eksekutor teknis rekayasa nilai. Pengakuan ini mempertegas adanya komplotan terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem birokrasi desa untuk keuntungan pribadi.
Uniknya, saat ditanya mengenai motif di balik tindakan kriminal tersebut, saksi memberikan jawaban yang paradoks. Ia berdalih bahwa rekayasa ini dilakukan untuk “menata” Kabupaten Kediri agar ke depannya tidak ada lagi praktik kecurangan serupa.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan fakta aliran uang miliaran rupiah yang masuk ke kantong pribadinya. Persidangan ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah mengenai kerentanan sistem seleksi digital terhadap intervensi oknum yang memiliki akses teknis.
Sidang kasus suap perangkat desa Kediri ini diperkirakan akan terus mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam pusaran korupsi di tingkat desa.
Dengan adanya pengakuan terbuka dari aktor intelektual rekayasa nilai ini, publik kini menanti ketegasan hukum bagi para kepala desa dan oknum yang telah mencederai integritas tata kelola pemerintahan desa di Jawa Timur.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
