Blitar, Memo.co.id
Bapenda Kabupaten Blitar resmi melakukan pelepasan petugas pos pengawasan dalam rangka menerapkan aturan baru tata kelola MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), Selasa 1 Juni 2025.
Para petugas itu diberangkatkan untuk bertugas menjaga 10 pos yang berlokasi di wilayah-wilayah strategis Kabupaten Blitar. Tujuannya, tak lain untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor tambang.
“Mulai kita berlakukan hari ini, pada 1 Juli 2025. Tujuannya, kita ingin mengoptimalkan potensi PAD yang ada di Kabupaten Blitar, salah satunya sektor tambang,” kata Ketua Bapenda Kabupaten Blitar Asmaning Ayu.
Dalam pelaksanaannya truk yang mengangkut hasil tambang baik itu pasir atau yang lain harus membawa Surat Tanda Pengambilan (STP) saat melewati pos pengawasan MBLB.
STP ini merupakan tanda bukti bahwa material yang diangkut berasal dari lokasi pengambilan yang telah membayar pajak. Walaupun pajak MBLB bersifat self assessment dalam pelaporannya, namun akan dilakukan pengawasan lapangan terhadap pelaporannya.
Hal ini disebabkan karena selama ini pelaporan wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga realisasi pajak MBLB sangat sedikit, dan jauh dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah, sehingga perlu suatu perubahan sistem dalam pengelolaan pajak MBLB.
