“Pelaporan yang cepat dan akurat menjadi salah satu kunci dalam mendukung efektivitas pengawasan orang asing. Karena itu, kami terus mendorong optimalisasi penggunaan APOA oleh seluruh pihak yang memiliki kewajiban melakukan pelaporan keberadaan warga negara asing,” ujar Aditya.
Baca Juga: Tak Sesuai Anggapan Publik, Harga Telur di Blitar Malah Lebih Tinggi dari Sejumlah Daerah
Selain sosialisasi penggunaan aplikasi, Imigrasi Blitar juga melakukan koordinasi untuk memperoleh data akomodasi yang lebih komprehensif di wilayah Kabupaten Tulungagung. Data tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, baik melalui pemantauan administrasi maupun kegiatan pengawasan lapangan. Aditya menjelaskan bahwa pengawasan orang asing saat ini tidak hanya mengandalkan pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi juga bertumpu pada ketersediaan data yang akurat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan pengelola akomodasi dalam melaporkan keberadaan tamu warga negara asing menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan yang efektif.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Blitar Lepas Kirab Brokohan Pancasila, Supriadi: Pancasila Harus Hidup dalam Tindakan
Ia menegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, pelaku usaha akomodasi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, setiap keberadaan warga negara asing dapat dipantau sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui optimalisasi pelaporan digital dan penguatan basis data akomodasi, Kantor Imigrasi Blitar berharap pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya semakin maksimal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung iklim pariwisata dan investasi yang sehat.**
Baca Juga: Brokohan Pancasila 2026 Kian Mengakar, Ribuan Warga Padati Pendopo Kabupaten Blitar
