Ia juga mengingatkan pengalaman masa lalu Kota Blitar yang pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara berturut-turut. Namun, capaian administratif tersebut tidak mencegah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018.
“Administrasi bisa saja rapi. Tapi kalau sistem pengawasan tidak kokoh, risiko penyimpangan tetap ada. Integritas pemerintahan harus dibangun dari sistem, bukan figur,” jelasnya.
Baca Juga: Musancab Serentak, PDI Perjuangan Blitar Perkuat Struktur dan Panaskan Mesin Politik
Trijanto menilai, refleksi satu tahun seharusnya menjadi momentum untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah pola kerja birokrasi berubah, apakah penganggaran berbasis dampak sudah diterapkan, dan apakah pengawasan internal benar-benar diperkuat.
Ia menegaskan, masyarakat tidak anti terhadap penghargaan. Namun yang lebih penting adalah jaminan bahwa celah penyimpangan ditutup melalui kebijakan yang sistemik dan transparan.
Baca Juga: Ayo Ramaikan! Kompetisi Sound System Sekaligus Galang Dana Pembangunan Masjid
“Rakyat tidak butuh seremoni. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuka data dan memperbaiki sistem agar sejarah kelam tidak terulang,” tandasnya.
Meski demikian, Trijanto tetap mengapresiasi forum Ngopi Ramadan sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ia berharap forum semacam ini tidak berhenti pada agenda simbolik tahunan, melainkan benar-benar menjadi sarana evaluasi terbuka demi penguatan integritas dan akuntabilitas pemerintahan Kota Blitar ke depan.
Baca Juga: Resmi! Ahmad Baharudin Jadi Plt Bupati Tulungagung Usai OTT KPK
