Dalam momentum refleksi kepemimpinannya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menggelar dialog publik dengan mengundang insan pers dan sejumlah LSM untuk menyampaikan kritik serta masukan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan capaian selama satu dekade memimpin, termasuk raihan puluhan penghargaan di berbagai sektor yang disebutnya sebagai hasil kerja kolektif, khususnya peran OPD di lingkungan Pemkot Blitar.
Baca Juga: DPC 212 Rakyat Makmur Sejahtera Kab Tulungagung Usut Praktek Sumbangan Berkedok Sukarela di Selokah
Namun, ia juga menegaskan bahwa lima tahun ke depan akan menjadi tantangan tersendiri akibat kebijakan efisiensi anggaran yang signifikan, sehingga diperlukan sinergi dan gagasan konstruktif untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik
Sementara itu, Mohammad Trijanto, praktisi hukum sekaligus pendiri Revolutionary Law Firm. Dalam sesi diskusi, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh berhenti pada deretan penghargaan.
Baca Juga: Jairi Irawan Dorong Transformasi Pembelajaran di Era Digital
“Kalau refleksi satu tahun hanya dihitung dari jumlah penghargaan, maka yang paling sukses itu lemari kaca kantor karena penuh piala. Publik tidak hidup dari trofi,” ujarnya tegas di hadapan peserta forum.
Menurut Trijanto, puluhan penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Blitar memang terlihat impresif di atas kertas. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana capaian tersebut berdampak pada pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Calon Ketua DPC GIBM Kabupaten Blitar Mundur, Bawa Serta Gerbong Pendukung
“Tujuh puluh penghargaan terlihat luar biasa. Tapi tanpa reformasi struktural, itu hanya kosmetik birokrasi,” tambahnya.
