Dari pantauan di lapangan, Yunanto menilai sejumlah pekerjaan belum sesuai standar. Salah satunya pekerjaan paving yang diduga tidak menggunakan rancangan pembesian sebagaimana mestinya.
“Kami menduga ada potensi penyimpangan anggaran pada proyek tersebut. Temuan ini akan kami tindak lanjuti ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Jawa Timur,” tegasnya.
LSM GAP juga mendesak pihak terkait segera memberikan klarifikasi dan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Yunanto mengungkapkan, dugaan belum adanya izin resmi atas pembangunan gedung kuliah terpadu itu diperkuat informasi dari sumber di Dinas PUPR Kota Kediri, meski identitas petugas yang menjadi sumber informasi tersebut dirahasiakan.
Baca Juga: Sah!! Ahmad Baharuddin Wabup Resmi Dapat SK PLT Bupati Tulungagung
“Ini bukan semata soal administrasi, tetapi soal kepatuhan hukum dan penggunaan uang negara. Kalau benar belum berizin namun bangunan sudah berjalan, itu persoalan serius,” tandasnya.
Ia menegaskan, somasi ini merupakan langkah awal sebelum menempuh jalur hukum lebih lanjut apabila tidak ada respons maupun penjelasan resmi dari pihak kampus. (Hamzah)
Baca Juga: Syawalan 1447 H di Ponpes Wali Barokah, Dandim 0809/Kediri Pesankan Ini
