Rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak pengguna dan komunitas KRL menilai kebijakan ini tidak akan efektif dan justru dapat memberatkan masyarakat, terutama pengguna KRL dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berpendapat bahwa subsidi berbasis NIK tidak hanya akan membatasi akses tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas layanan transportasi publik yang sudah banyak dikeluhkan.
Pengguna dan Komunitas KRL Menolak Kebijakan Baru Pemerintah
Berbagai pihak memberikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah yang akan mengubah sistem pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan. Salah satu pengguna KRL, Tiara, menyebut kebijakan tersebut sebagai keputusan yang tidak masuk akal.
Menurut Tiara, kebijakan ini tidak sejalan dengan upaya negara-negara lain yang berlomba-lomba untuk menyubsidi dan memperbaiki sistem transportasi umum mereka, sehingga masyarakat merasa nyaman menggunakan transportasi tersebut. “Di negara lain, mereka berusaha untuk meningkatkan dan mensubsidi transportasi umum. Sementara di Indonesia, subsidi malah dibatasi berdasarkan NIK,” ungkap Tiara pada Jumat (30/8).
Tiara mempertanyakan alasan pemerintah dalam mengubah subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Dia merasa penumpang KRL, yang sebagian besar adalah kelompok menengah ke bawah, sudah seharusnya mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini justru akan menambah beban masyarakat.
Selain itu, Tiara juga meragukan apakah kualitas layanan KRL akan meningkat jika subsidi hanya diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan NIK. “Jika pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas layanan KRL, sebaiknya fokus pada perbaikan kereta, mengurangi waktu tunggu, dan menambah jumlah armada. Sekarang saja, banyak kereta yang tidak dilengkapi dengan AC dan waktu tunggu sangat lama, membuat penumpang menumpuk,” tambah Tiara.
