Trian, seorang pengguna KRL lainnya, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi kenaikan harga tiket akibat kebijakan baru ini. Kenaikan harga tiket akan semakin memberatkan masyarakat yang sudah menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti kenaikan harga barang dan sulitnya mencari pekerjaan. “KRL saat ini merupakan transportasi utama bagi banyak orang di tengah kemacetan yang parah. Jika tarif naik, sebaiknya ditunda dan dikaji lebih mendalam agar tidak membuat keadaan semakin buruk,” harapnya.
Dampak pada Akses dan Tarif KRL serta Alternatif yang Diajukan
Komunitas pengguna KRL, KRLMania, juga menolak rencana tersebut. Pengurus KRLMania, Nurcahyo, menilai bahwa subsidi berbasis NIK tidak akan membuat kebijakan menjadi lebih adil atau tepat sasaran. Menurutnya, layanan transportasi publik seperti KRL seharusnya tidak berdasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili pengguna.
Nurcahyo menjelaskan bahwa subsidi transportasi publik seharusnya berbeda dari bantuan sosial yang berdasarkan kemampuan ekonomi. Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang seharusnya inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. “Kami menolak rencana subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan prinsip layanan publik yang seharusnya tidak membedakan pengguna,” tegasnya dalam pernyataan resmi pada Jumat.
Dia menambahkan bahwa kebijakan yang lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat. Jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. UU ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pemberian tarif khusus kepada pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. “Kebijakan ini lebih adil dan terukur karena langsung menyasar kelompok yang membutuhkan tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengonfirmasi bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Kami masih membahasnya, dan akan berupaya memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik,” ujarnya di kompleks DPR pada Kamis (29/8).
Kritik terhadap Rencana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Pandangan Pengguna dan Komunitas
Banyak pengguna dan komunitas KRL, termasuk Tiara dan KRLMania, menyuarakan ketidaksetujuan terhadap rencana subsidi berbasis NIK. Mereka merasa kebijakan ini tidak akan meningkatkan kualitas layanan dan malah membatasi akses subsidi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Para kritikus berpendapat bahwa subsidi seharusnya diberikan kepada seluruh pengguna KRL tanpa membedakan berdasarkan NIK.
