MEMO – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, baru-baru ini memberikan peringatan keras kepada para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Inti dari peringatan tersebut adalah kewajiban mutlak pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi juga sampah yang dihasilkan oleh pasar, hotel, restoran, kafe, kawasan industri, dan sumber-sumber lainnya.
“Setiap jengkal wilayah kabupaten/kota berada di bawah tanggung jawab mereka. Siapa pun yang mengeluarkan izin usaha, pengawasan pengelolaan sampah tetap ada di tangan kepala daerah,” tegas Hanif di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Baca Juga: JUMAT BERSIH SMPN 1 Grogol Libatkan Seluruh Warga Sekolah
Pihaknya berencana untuk menelusuri secara mendalam bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di kota-kota yang tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, pengelolaan sampah adalah tugas pokok pemerintah daerah yang tidak bisa diabaikan.
“Kegiatan pengumpulan dan penanganan sampah harus memiliki izin resmi dari pemerintah kabupaten/kota. Lebih dari itu, pemerintah daerah juga harus aktif melakukan upaya pengurangan sampah dan melakukan pengawasan yang ketat,” lanjut Hanif.
