Tak hanya infrastruktur, Komisi IV juga menekankan pentingnya percepatan proses relokasi hunian bagi warga yang terdampak bencana. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, sebanyak 38 kepala keluarga (KK) telah tercatat sebagai penerima relokasi. Dari jumlah tersebut, 26 KK difasilitasi oleh Pemkab, sementara sisanya melakukan relokasi secara mandiri karena sudah memiliki lahan sendiri.
Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, tercatat ada 71 KK yang masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi untuk proses relokasi.
Baca Juga: Solusi Sampah dan Peluang Kerja, DPRD Trenggalek Dukung Pembangunan PLTSa
“Kami berharap seluruh lokasi relokasi benar-benar aman dan bebas risiko bencana di masa mendatang, agar tak menimbulkan masalah baru,” jelas Sukarodin.
Di sisi lain, Komisi IV juga menyoroti keterbatasan anggaran Pemkab Trenggalek, khususnya dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Pemkab agar terus menjalin komunikasi aktif dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Baca Juga: DPRD Gelar Hearing Penentu Nasib KSPP Syariah Madani Trenggalek
“Upaya ini sudah membuahkan hasil. Gubernur Jawa Timur dan BPBD Provinsi telah datang langsung ke Trenggalek untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Ini bukti komunikasi yang baik mulai membuahkan respons,” imbuhnya. (Ham/DPRD)
