Mulyanto melihat bahwa pemerintah memiliki posisi yang menguntungkan dalam transaksi ini. Jika proses jual beli belum mencapai kesepakatan hingga batas akhir izin operasi PT. Vale, maka wilayah pertambangan tersebut secara otomatis akan kembali ke tangan negara.
Menurutnya, hal ini akan memudahkan pemerintah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di wilayah tambang yang sebelumnya dikelola oleh PT. Vale.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
“Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak terlalu terburu-buru menerima tawaran dari PT. Vale. Semakin rendah harga saham yang ditawarkan, semakin menguntungkan kita. Namun, jika tawaran tersebut tidak menguntungkan, saya sarankan agar pemerintah tidak memperpanjang izin Vale,” tegasnya.
Mengapa Pemerintah Harus Bijak dalam Pembelian Saham PT. Vale?
Mulyanto menekankan bahwa tidak ada ketentuan yang menetapkan waktu khusus untuk pembelian saham PT. Vale. Ia mengingatkan bahwa tergesa-gesa dalam transaksi saham bisa memicu kecurigaan terhadap dana kampanye, mengarah pada konsekuensi yang kontraproduktif.
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Selain itu, ia menyoroti manfaat bagi pemerintah jika transaksi ini tidak selesai sebelum batas izin operasi PT. Vale, yang akan mengembalikan kawasan tambang tersebut kepada negara, memudahkan pemerintah untuk mengambil alih mayoritas saham.
Dengan demikian, Mulyanto menyarankan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam menerima tawaran dari PT. Vale, dengan mengutamakan keuntungan negara dalam jangka panjang.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
