Hakim, tampaknya tidak percaya, hingga meminta penjelasan dari jaksa penuntut umum. Jaksa Ferevaldy, menjelaskan ke majelis hakim bahwa Camat Pare tidak menerima sukuran acara pelantikan yang digelar di Kantor Kecamatan.
” Tidak menerima sukuran, untuk Pak Camat. Uang dari kepala desa digunakan untuk acara sukuran ,” kata jaksa Ferevaldy, sebagaimana dikutip Memo dari Pikiran Rakyat.
Mendengar penjelasan Kades Sambirejo Sugeng Widodo dan Jaksa Ferevaldy, penasehat hukum terdakwa, Ahmad Sholikin Ruslie, meminta JPU untuk membuka lagi, dokumen pemeriksaan atas nama Sugeng Widodo. Dalam BAP penyidik Polda, menyebutkan hasil pemeriksaan atas nama saksi Kades Sambirejo, terdapat aliran uang yang ditujukan ke Camat Pare, Kapolsek dan Danramil.
Hakim I Made Yuliada kemudian mengkonfrontir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Nizam Subekti .” Tidak tahu, saya tidak tahu ada setorang uang itu.” kata Nizam Subekti, kepala Dinas Perhubungan Kediri, yang saat kejadian ujian perangkat desa, menjabat sebagai Camat Pare.
Sebagaimana diketahui, Kades Sambirejo dan Pelem Pare dihadirkan sebagai saksi dalam pusaran kasus suap pengisian perangkat desa Kabupaten Kediri tahun 2023. Sugeng Widodo selaku Kepala Desa Sambirejo dan Ali Sukron Kepala Desa Pelem Kecamatan Pare dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Ali Sukron Kades Pelem mengakui di desanya terdapat pengadaan satu perangkat desa untuk formasi Kepala Dusun Singgahan. “Yang jadi Kepala Dusun Khoirul Mustofa, saat tes itu ada 15 peserta,” ujarnya. Ia mengaku menerima uang pengondisian dari orang tua Khoirul Anam sebesar 75 juta. “42 juta kita serahkan ke Pak Sutrisno, sisanya 8 juta untuk biaya tasyakuran dan pelantikan,” rincinya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
