“Itu terkait dengan di TPA Winongo dengan istilah dana CSR,” jelasnya.
Dari hasil penyidikan yang dibacakan di persidangan, aliran dana pemerasan bermodus CSR TPA Winongo yang masuk lewat perantara tersebut menyentuh angka Rp 1,7 miliar.
Setoran Miliaran Rupiah dari Proyek Fisik Dinas PUPR
Ternyata, gurita kasus korupsi mantan wali kota Madiun Maidi tidak berhenti pada dana lingkungan saja. Dakwaan kedua yang dibacakan jaksa mengungkap adanya aliran dana yang jauh lebih jumbo dari proyek infrastruktur.
Maidi diduga kuat mematok jatah komitmen fee dari berbagai proyek fisik yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Madiun.
Nilai gratifikasi dari dinas tersebut sangat fantastis, yakni mencapai Rp 9.008.111.090. Seluruh aliran dana ini ditegaskan mengalir atas perintah langsung dari sang mantan wali kota.
“Iya betul (atas perintah Maidi). Yang didukung oleh Dinas PUPR untuk memenuhi kepentingan dari terdakwa Maidi,” tegas Tonny kepada awak media.
Ancaman Hukuman 20 Tahun Penjara Menanti
Akibat perbuatan tersebut, JPU KPK menjerat Maidi dengan pasal berlapis. Ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain pasal korupsi, jaksa juga menggunakan Pasal 606 huruf e KUHP Nasional terkait tindak pidana suap dan gratifikasi.
“Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun,” pungkas Tonny.
Pihak KPK sendiri sangat optimistis bahwa seluruh dakwaan ini akan terbukti di meja hijau berkat kelengkapan alat bukti dari penyidik. Sementara itu, tim penasihat hukum Maidi yang berkekuatan 12 pengacara menyatakan siap melayangkan nota keberatan (eksepsi) pada sidang berikutnya.
