Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi peternakan setelah menerima aduan dari warga. Ketua Komisi III, Sugianto, kala itu mengakui bahwa pengelolaan limbah di PT KSPP belum berjalan optimal.
“Kondisi di lapangan menunjukkan pengelolaan limbah masih jauh dari harapan,” ujar Sugianto saat itu.
Baca Juga: Menang jadi Ketua KONI Kota Blitar, Samanhudi Sentil Dugaan “Cawe-Cawe” Pemkot
“Kami beri waktu satu bulan bagi perusahaan untuk memperbaiki sistemnya. Jika tidak ada progres, kami akan ambil langkah lanjut, bisa mediasi atau bahkan penghentian sementara operasional,” tandasnya.
Namun kini, satu bulan lebih berlalu, janji Komisi III itu tinggal pepesan kosong. Tidak ada tanda-tanda tindak lanjut, apalagi sanksi. Warga menilai DPRD dan dinas lingkungan hidup seolah tutup mata dan telinga.
Baca Juga: Didemo MAKI dan Aktivis, Pencalonan Eks Napi Korupsi Ketua KONI Kota Blitar Tuai Penolakan Keras
“Komisi III jangan cuma pandai ngomong di ruang rapat. Kalau sudah tahu ada pencemaran, ya tindak dong! Jangan nunggu warga ngamuk dulu baru bergerak!” sindir Tyson dengan nada tajam.
Sementara itu, perwakilan PT KSPP, Andri, mencoba meredam polemik dengan menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya melakukan perbaikan.
Baca Juga: CV Lang Buana Kembangkan Benih Tebu Unggul untuk Dukung Swasembada Gula
“Kami akui pengelolaan limbah masih belum sempurna. Tapi kami sudah melakukan langkah koreksi diri. Saat ini perusahaan menunggu kedatangan separator limbah yang masih dalam proses pemesanan,” ujarnya singkat.
Sayangnya, janji itu bagi warga hanya terdengar seperti lagu lama. Warga tak ingin sekadar mendengar rencana tanpa bukti nyata di lapangan.
“Perusahaan boleh janji seribu kali, tapi selama air sungai masih bau busuk dan warga tetap menderita, kami akan terus bersuara!” pungkas Tyson.
