Warga tak hanya berteriak, mereka juga menawarkan solusi. Desakan untuk segera disiapkan jalur alternatif atau setidaknya membuka kembali jalan sementara menjadi tuntutan utama. Mereka berharap pemerintah dapat mencari jalan tengah. Suparmin bahkan berandai, jika pembangunan terowongan tidak memungkinkan, maka jalur pengganti sebaiknya dibuat di sisi selatan tol, menghindari permukiman padat di Kampung Wonosari di utara.
Harapan itu seakan mendapat angin segar. Kepala Desa Manyaran, Budiharjo, mengungkapkan hasil mediasi awal antara warga dan pihak pelaksana proyek. Sebuah kesepakatan sementara tercapai: akses jalan akan dibuka kembali, sembari menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kediri.
Baca Juga: KPK Selidiki Asal Muasal Uang Setoran Belasan Kepala Dinas Untuk Bupati Tulungagung
“Ada kesepakatan sementara agar jalan dibuka sambil menunggu keputusan dari Pemkab. Termasuk rencana pembangunan terowongan atau jembatan layang juga masih dalam tahap musyawarah,” kata Budiharjo, memberikan secercah harapan di tengah ketidakpastian.
Namun, urusan tak berhenti di akses jalan. Warga juga menyampaikan tuntutan lain yang menunjukkan perhatian mereka terhadap kualitas hidup.
Mereka meminta pembatasan jam kerja proyek maksimal hingga pukul 22.00 WIB, serta kewajiban membersihkan jalan setiap selesai aktivitas proyek. Ini bukan hanya tentang jalur penghubung, tetapi juga tentang kenyamanan, ketenangan, dan kebersihan lingkungan tempat mereka tinggal.
Kisah Jalan Teratai dan protes warga Manyaran adalah cerminan dari kompleksitas pembangunan. Di satu sisi, ada kebutuhan akan infrastruktur modern. Di sisi lain, ada kehidupan masyarakat yang harus terus berjalan.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Kades Pojok Wates Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
Mencari keseimbangan antara keduanya adalah tantangan besar, dan suara-suara dari Dusun Kasihan ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan.
