Jakarta, Memo.co.id | Isu santer mengenai pencopotan atau mundurnya Jaksa Agung ST Burhanuddin belakangan ini dinilai sebagai hoaks yang kontraproduktif. Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ismail Rumadan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin bertindak gegabah mengganti Jaksa Agung yang justru menunjukkan kinerja mumpuni dan mendapat kepercayaan publik.
Menurut Ismail, berbagai spekulasi yang muncul terkait isu ini tidak sejalan dengan sikap Presiden. “Setelah dikonfirmasi ternyata hoaks yang tidak jelas sumbernya lalu santer diberitakan dengan framing macam-macam. Saya kira isu itu kontraproduktif dengan sikap presiden yang justru tampak percaya dengan Kejagung terutama dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5).
Kepercayaan Presiden pada Kinerja Kejagung
Ismail menambahkan, dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepuasan dan kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Apresiasi ini terutama diberikan atas keberhasilan Kejagung membongkar kasus-kasus mega korupsi dan menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah.
Bahkan, Burhanuddin dan jajarannya telah diberikan tugas khusus dan berat oleh Presiden untuk memberantas perizinan ilegal, serta korupsi di sektor sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Tak dipungkiri saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum, jadi lembaga yang paling dipercaya publik, sehingga saya rasa tak mungkin Presiden gegabah melawan arus dengan tiba-tiba mengganti Jaksa Agung,” tegas Ismail.
Soliditas Penegak Hukum dan Ancaman Balik Koruptor
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Ismail menekankan pentingnya soliditas dan sinergitas antar instansi penegak hukum. Oleh karena itu, segala hal yang dapat menciptakan suasana tidak produktif atau mengganggu proses penegakan hukum harus dihindari.
“Sebagian mungkin berspekulasi bahwa pemicunya dari persaingan internal, namun yang patut diwaspadai adalah bila ternyata itu merupakan bentuk serangan balik koruptor atau oligarki,” ungkapnya.
