“Kita harus rendah hati, tidak merasa paling benar, paling besar. Sebagai bangsa berideologi Pancasila, kita harus menjaga persatuan, kerukunan, dan ketertiban,” pesannya.
“Kalau terus terjadi kekerasan, yang rugi bukan cuma individu, tapi juga nama besar organisasi,” tambahnya.
Baca Juga: Putusan PK MA Dinilai Perjelas Status Kepemimpinan PSHT, Tim Kuasa Hukum Beberkan Landasannya
Langkah majelis hakim juga mendapat apresiasi dari Dr. Supriarno SH, MH, pakar hukum asal Blitar. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan sisi bijak dari pengadilan dalam menegakkan hukum tanpa mengabaikan masa depan anak-anak muda.
“Selain ada perdamaian antara pihak terdakwa dan warga Minggirsari, juga telah tercapai kesepakatan damai dengan korban dari Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan. Hakim mempertimbangkan itu semua dengan sangat arif,” ujarnya.
Baca Juga: CV Bumi Indah Respons Keluhan Warga Soal Bau, Hasil Uji Lab Segera Keluar
Kini, dengan status tahanan kota, sembilan pesilat muda itu bisa kembali menapaki bangku sekolah—meski langkah mereka masih harus berhati-hati, sebab proses hukum tetap berjalan.
Namun setidaknya, di tengah dinginnya ruang sidang dan kerasnya aturan hukum, masih ada ruang untuk kemanusiaan dan masa depan.**
Baca Juga: Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Maju Bursa Ketua KONI, Bakal Head to Head dengan Tony Andreas
