Meski angka maksimal telah ditetapkan, Reza menekankan bahwa beban potongan di tiap desa tidak akan dipukul rata. Besaran nominal akan disesuaikan dengan kebutuhan riil pembangunan di lapangan. Namun, hingga kini pihak DPMD belum bisa merinci teknis pemotongan tersebut karena masih menunggu regulasi turunan.
“Kami masih menunggu Peraturan Menteri Desa (Permendes) atau Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sebagai landasan teknisnya,” tambahnya.
Baca Juga: KPK Dalami Modus Ancaman Surat Mundur Terhadap Sembilan Pejabat Pemkab Tulungagung
Kebijakan ini pun berdampak pada tertundanya penyusunan skala prioritas pembangunan desa untuk tahun 2026. Pemerintah desa di Tulungagung saat ini berada dalam posisi menunggu (wait and see), mengingat pagu anggaran global mereka dipastikan akan terkoreksi oleh kewajiban mencicil program koperasi nasional ini.
Koperasi Merah Putih sendiri telah ditetapkan sebagai ProgProgram Strategis NasionalN) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di level akar rumput melalui standarisasi unit usaha milik desa.
Baca Juga: Benang Kusut SK Kepala Sekolah Tulungagung di Balik Bayang-Bayang Korupsi
