Blitar, Memo.co.id
Badai keluhan masyarakat Blitar Raya terhadap layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung reda. Alih-alih mendapatkan jaminan kesehatan yang layak, warga justru merasa diperlakukan sebagai sumber iuran belaka, dengan pelayanan yang rumit dan diskriminatif di fasilitas kesehatan. Ironisnya, di tengah jeritan pasien dan keluarga yang berjuang antara hidup dan mati, pimpinan BPJS Kesehatan memilih berlindung di balik tembok birokrasi yang dingin.
Keluhan yang bergulir dari Blitar Raya bukan sekadar bisik-bisik, melainkan pekik kemarahan massal. Wakil Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono bahkan dengan tegas pernah menyerukan agar BPJS Kesehatan dibubarkan, sebab dinilai regulasinya kacau dan pelayanannya buruk.
Pemandangan miris yang berulang adalah penolakan dan pengusiran halus terhadap pasien BPJS di rumah sakit, bahkan dalam kondisi gawat darurat. Pasien harus pontang-panting, dipaksa melalui prosedur rujukan berbelit dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas—seolah nyawa bisa ditangguhkan demi selembar surat. Ada kisah tragis di mana pasien ditolak berobat, terus dipindahkan dari satu faskes ke faskes lain, dan akhirnya meregang nyawa tanpa mendapatkan perawatan yang memadai.
Masyarakat Blitar dipaksa menjadi peserta, diwajibkan bayar iuran rutin, tetapi ketika sakit dan membutuhkan layanan, justru ditolak atau dipersulit. Prosedur dibuat ruwet, terutama saat kondisi gawat darurat. Jaminan kesehatan yang digadang-gadang negara ini telah berubah menjadi penyiksaan birokratis.
Baca Juga: Limbah Peternakan Sapi Cemari Sungai di Blitar Selatan, DPRD Desak Pemerintah Desa Lebih Peka
Menanggapi gelombang protes ini, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, tampil ke publik, namun dengan sikap yang jauh dari empati. Jawaban yang keluar dari mulut pimpinan ini bukan solusi, melainkan pernyataan normatif yang menusuk, mengarahkan masyarakat untuk mengikuti saja prosedurnya dan membayar angsurannya.
“Kuncinya kartunya aktif, ikuti prosedurnya. Ikuti prosedurnya, nikmati manfaatnya, jangan lupa bayar iuran tepat waktu. Kalo gak bayar, kartune gak aktif,” jelas Tutus.
Baca Juga: Dari Kandang Sapi ke Sungai Limbah: Jejak Aneh Sertifikat 21 Hektar di Gunung Gede
Pernyataan ini seolah menegaskan watak ganda BPJS Kesehatan: agresif saat menagih, pasif saat melayani.
