Merespon dinamika tersebut, bupati muda ini menepis keras isu soal rendahnya kemampuan daerah dalam mengeksekusi program kerja. Ia menyebut langkah ini murni bagian dari strategi finansial cerdas agar roda pemerintahan tidak lumpuh di awal tahun berikutnya.
Seperti diketahui secara umum, kucuran dana segar dari pusat biasanya baru cair masuk ke kas daerah pada pertengahan bulan Februari. Padahal, kewajiban membayar gaji seluruh pegawai dan biaya operasional pelayanan publik sudah harus berjalan penuh sejak awal Januari.
Baca Juga: Aturan Baru Pilkades Kediri 2026 Akomodasi Calon Tunggal Bumbung Kosong Bisa Menang
“Kalau itu tidak kita sisihkan, maka otomatis kita enggak bisa gajian. Dan pada saat itu, efisiensi kan mulai digalakkan,” ungkap bupati enerjik tersebut memberikan pemahaman teknis.
“Maka kita juga, ya, artinya Silpa ini bukan terus dianggap dana tidak terpakai, bukan. Silpa ini dana yang kita sisihkan untuk di 2026 ini supaya bisa dimanfaatkan untuk program-program lainnya,” tegasnya kembali.
Baca Juga: Rekor Satu Dekade Kabupaten Kediri Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut Tanpa Putus
Harapan Besar Serapan APBD Kabupaten Kediri Selanjutnya
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus memacu laju kinerja keuangan agar dampaknya makin terasa. Terlebih saat ini persentase serapan belanja daerah telah sukses menembus level aman di atas 90 persen.
Capaian solid ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi terciptanya pelayanan publik yang makin prima dan responsif. Tentunya, semua program fisik maupun non-fisik ini dirancang khusus demi menjawab langsung kebutuhan masyarakat arus bawah.
Baca Juga: Kisah Haru Warga Puncu Bangkit Lewat Program Bantuan Modal Usaha Bupati Kediri
“Penyerapan anggaran tahun 2025 kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil upaya bersama dalam memajukan Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito.
