Jember , Memo
Di tengah kemelut yang perlahan membekukan roda pemerintahan, Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, mengambil langkah yang tak terduga: melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Waspada Modus Baru Narkoba Cair Dalam Vape Incar Generasi Muda Indonesia
Langkah itu bukan sekadar laporan, melainkan seruan minta tolong dari seorang wakil yang merasa kekuasaannya telah diabaikan selama berbulan-bulan.
Selama enam bulan terakhir, menurut Djoko, ia bagaikan bayangan dalam kabinet Bupati Muhammad Fawait. Ia mengaku tak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, tak punya ruang di agenda resmi, dan bahkan hak keuangan dan protokoler pun terhenti. Konflik internal ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan masalah tata kelola yang jauh lebih besar.
Baca Juga: Kepergok Hendak Cabuli Nenek 82 Tahun, Pria di Gowa Nyaris Diamuk Massa
Djoko menyebut, pengabaian ini telah melahirkan serangkaian masalah yang menggerogoti pemerintahan Jember. Mulai dari pembentukan tim yang tumpang tindih, manajemen ASN yang mandek, hingga pengelolaan APBD yang tidak transparan. Bahkan, ia menyinggung aset daerah seperti mobil dinas yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
KPK Turun Tangan, Beri Bantuan Berbalut Pengawasan
Laporan Djoko Susanto disambut baik oleh KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi masuknya laporan tersebut dan menegaskan KPK siap turun tangan. Namun, bukan dengan langsung menjatuhkan vonis, melainkan melalui jalan pendampingan dan pengawasan.
Baca Juga: Bonatua Silalahi Bedah 9 Poin Krusial dalam Salinan Ijazah yang Sempat Dirahasiakan
KPK menawarkan instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang menyasar delapan area strategis dalam pemerintahan. Program ini ibarat “peta jalan” bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap langkahnya bersih dari korupsi, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelayanan publik.
Laporan dari Jember ini membuka babak baru dalam drama politik daerah. Sebuah kisah tentang perjuangan seorang wakil untuk menegakkan aturan, di tengah sistem yang dianggapnya tak lagi berjalan semestinya. Kini, mata publik menanti, apakah kehadiran KPK akan menjadi titik balik bagi Jember, ataukah hanya sekadar babak baru dalam konflik yang tak berkesudahan.
