Memo, hari ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri akan mengalami perubahan signifikan di tahun 2025. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau akrab disapa Mas Dhito, baru saja menyampaikan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada Selasa malam (1/7/2025).
Publik patut menyimak, bagaimana wajah anggaran bumi panjalu akan berubah dan apa saja prioritasnya.
Baca Juga: Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 Hadir di Kediri Pramuka Lakukan Renovasi Tiga Rumah Warga
Mas Dhito menjelaskan, revisi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025. Yang menarik, perubahan ini dipastikan tetap berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Perubahan ini tetap mempertimbangkan pada pemenuhan skala prioritas lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting secara ekonomi, efisien dan efektif,” tegas Mas Dhito, menunjukkan komitmennya pada kesejahteraan warga.
Baca Juga: Vonis Empat Tahun Penjara bagi Penganiaya Balita di Ngronggo Kediri Ini Alasan Hakim
Secara rinci, Mas Dhito memaparkan beberapa angka yang cukup mencengangkan. Pendapatan daerah diperkirakan naik 1,47 persen dari APBD murni 2025, mencapai Rp3.314.665.162.885,54 atau sekitar Rp3,3 triliun. Tak hanya itu, sektor penerimaan pembiayaan daerah juga melonjak 10,95 persen dari APBD murni, menjadi Rp235.944.377.304,46 atau sekitar Rp235,9 miliar.
Dengan lonjakan ini, total kekuatan APBD pada Rancangan Perubahan APBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.550.609.540.190 atau Rp3,55 triliun, meningkat 2,50 persen dari APBD murni 2025. Angka ini tentu menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
Baca Juga: Aturan Baru Pilkades Kediri 2026 Akomodasi Calon Tunggal Bumbung Kosong Bisa Menang
Di sisi pengeluaran, belanja daerah juga mengalami kenaikan 2,48 persen dari APBD murni, menjadi Rp3.537.432.120.834 atau sekitar Rp3,537 triliun. Namun, ada kabar baik dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah yang justru turun drastis. Semula dianggarkan Rp27,5 miliar, kini turun 52,08 persen menjadi Rp13.177.419.356 atau sekitar Rp13,1 miliar. Efisiensi ini patut diapresiasi.
