Kebijakan pemerintah yang bermasalah dalam pasokan dan harga minyak goreng beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Enam Program Bansos Serentak Mulai April 2026
Ancaman boikot minyak goreng oleh asosiasi retail modern menjadi bukti ketidakpuasan akan pelayanan pemerintah yang lamban dalam menyelesaikan masalah ini. Rakyatlah yang kembali menjadi korban dari kebijakan yang tidak konsisten ini.
Berita terbaru dari dunia retail mengungkapkan bahwa beberapa peritel mengancam akan melakukan boikot terhadap minyak goreng merek Migor. Ancaman ini muncul setelah pemerintah diduga belum membayar utang kepada para peritel terkait kebijakan harga dan pasokan minyak goreng tahun lalu.
Baca Juga: Strategi Efisiensi Energi Pemerintah Lewat Kebijakan WFH ASN Setiap Hari Jumat
Ketidakpastian dalam kebijakan harga dan pasokan minyak goreng oleh pemerintah telah menimbulkan masalah bagi para pengecer, yang telah mengorbankan banyak hal, termasuk finansial mereka untuk membantu melaksanakan kebijakan tersebut.
Sekarang, para pengecer itu sendiri menjadi korban akibat ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembayaran utang pemerintah.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026 Terbaru Jelang Pencairan Tahap II April
Asosiasi retail mengancam akan menghentikan penjualan Migor jika pemerintah tidak menyelesaikan persoalan ini. Namun, pada kenyataannya, jika boikot itu terjadi, kredibilitas pemerintah sendiri yang akan menjadi korban terbesar.
