Bagaimana mungkin pemerintah bisa dipercaya jika tidak mampu menyelesaikan masalah pembayaran utang kepada para pengecer, yang akhirnya merugikan masyarakat luas?
Di sisi lain, keterlambatan pembayaran utang pemerintah terhadap para peritel diduga terjadi karena kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat dan tidak dapat membiarkan ketidakpastian dan ketidakadilan terus berlanjut.
Baca Juga: Alasan Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara saat Libur Sekolah Bikin Kaget
Ketidakpastian dalam kebijakan harga dan pasokan minyak goreng juga menimbulkan dampak pada konsumen. Ada laporan bahwa beberapa daerah sudah mulai membatasi penjualan minyak goreng, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga.
Kami mengharapkan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini dan menjamin kepastian dalam kebijakan harga dan pasokan minyak goreng. Dengan begitu, para pengecer dapat menjalankan bisnis mereka dengan tenang dan konsumen tidak akan mengalami kesulitan dalam membeli minyak goreng yang dibutuhkan.
Baca Juga: Aturan Baru Program Makan Bergizi Gratis 2026 Bikin Dapur SPPG Dan Pegawai BGN Gigit Jari
Tak ada lagi yang harus dirugikan dalam pelayanan pemerintah yang tidak konsisten. Rakyatlah yang harus diutamakan.
Pemerintah harus lebih cermat dalam membuat kebijakan yang berkualitas dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ancaman boikot migor oleh peritel harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib rakyatnya.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Enam Program Bansos Serentak Mulai April 2026
