Tulungagung, Memo
Langkah bersih-bersih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur kian agresif setelah kasus korupsi proyek Tulungagung menyeret Bupati Gatut Sunu Wibowo ke dalam jeruji besi.
Tidak lagi sekadar menguliti lingkaran dalam birokrasi pemerintahan daerah, tim penyidik lembaga antirasuah kini mulai memburu dan memeriksa belasan direktur perusahaan swasta serta kontraktor lokal.
Pemeriksaan maraton ini dilakukan guna membongkar teka-teki pengkondisian pemenang lelang tender APBD dan menelusuri rantai aliran dana haram berupa commitment fee proyek yang diduga kuat bermuara ke kantong sang kepala daerah.
Baca Juga: Ratusan Massa Gelar Aksi Peternak Ayam Tulungagung Tolak Ekspansi Korporasi Global
KPK Bidik Sektor Swasta, Bongkar Sistem Arisan Proyek dengan Skema Culas
Gedung Merah Putih Jakarta tampaknya tidak ingin membuang waktu dalam merampungkan berkas perkara dugaan korupsi yang melilit Kabupaten Tulungagung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan swasta bertujuan untuk mendalami dugaan pemberian fee proyek kepada tersangka Gatut Sunu Wibowo.
Baca Juga: Benang Kusut SK Kepala Sekolah Tulungagung di Balik Bayang-Bayang Korupsi
“Memang benar kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perusahaan swasta berkaitan dugaan pemberian kepada Bupati,” ujarnya.
Setelah melakukan serangkaian operasi senyap yang berujung pada penangkapan Bupati Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, KPK kini mengalihkan radarnya ke sektor swasta.
Sektor ini diduga menjadi mesin utama penyedia likuiditas ilegal bagi sang bupati melalui sistem arisan proyek berskema culas.
Gurita Setoran Infrastruktur di Balik Meja Kerja Bupati Nonaktif
Penyidikan yang berlangsung intensif selama beberapa hari terakhir memperlihatkan aroma kongkalikong yang menyengat dalam penentuan pemenang tender infrastruktur daerah. KPK secara maraton memanggil deretan bos korporasi penyedia barang dan jasa di Tulungagung, di antaranya para petinggi dari CV Mitra Razulka Sakti, CV Tulungagung Jaya, CV Ayem Mulya, hingga CV Sapta Sarana.
Kehadiran para elite rekanan pemda ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik rasuah di wilayah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan ekosistem yang terstruktur rapi.
Juru Bicara KPK menegaskan bahwa fokus utama pemeriksaan saksi-saksi dari kalangan kontraktor ini adalah untuk mendalami bagaimana mekanisme pengondisian lelang dilakukan.
