MEMO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak agar kasus pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, diinvestigasi secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Permintaan ini mencakup pengungkapan secara gamblang mengenai pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam aksi pembakaran tersebut.
“Pertama-tama, terkait dengan insiden pembakaran ini, penegakan hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya dan setransparan mungkin. Proses hukum harus mengusut tuntas, termasuk mengidentifikasi secara jelas siapa saja individu atau kelompok yang terlibat,” tegas Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, pada Minggu (20/4/2025).
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
“Penyelidikan tidak boleh hanya terbatas pada pihak sekretariat KPU saja. Bahkan, tidak terkecuali para komisioner pun harus diperiksa jika ada indikasi keterlibatan dalam proses tersebut,” lanjutnya dengan nada menekankan.
Menurut Rifqinizamy, jika memang terbukti adanya penyalahgunaan anggaran dana pemilu, maka proses hukum harus berjalan tanpa kompromi. Komisi II DPR akan meminta kepada KPU Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal KPU dan Inspektorat Jenderal KPU untuk segera melakukan audit internal secara komprehensif.
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Lebih lanjut, Komisi II DPR RI juga akan mengajukan permintaan kepada auditor negara, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk melaksanakan audit investigatif. Audit ini tidak hanya menyasar KPU Kabupaten Buru, melainkan juga seluruh penggunaan dana pemilu legislatif dan pemilu presiden, terutama dana pilkada yang berasal dari hibah provinsi, kabupaten, atau kota.
“Kami berharap langkah ini akan membuka ‘kotak Pandora’ jika memang ada indikasi penyelewengan dana pemilu yang selama ini tersembunyi,” ujar Rifqinizamy dengan penuh harap.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
