Memo.co.id
Kasus perdagangan manusia menjadi perhatian serius di Indonesia akhir-akhir ini. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube #HOTROOM, terungkap bahwa ada 5 bandar besar yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Informasi ini diungkapkan oleh Benny Ramdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Dalam wawancara tersebut, Benny Ramdani menyatakan bahwa tanggung jawab perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri sepenuhnya menjadi kewajiban perwakilan Republik Indonesia. Namun, tampaknya BP2MI gagal melaksanakan tugas tersebut dengan baik.
Benny Ramdani menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia ini melibatkan sindikat internasional yang beroperasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dia juga menyebutkan bahwa BP2MI merupakan salah satu dari 23 kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini.
Namun, Kepala BP2MI Benny Ramdani mengkritik kinerja lembaga-lembaga terkait yang seharusnya bertugas melindungi pekerja migran Indonesia. Dia menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya komitmen terhadap tugas ini. Benny juga menegaskan bahwa BP2MI telah melakukan upaya pengungkapan dan pengungkapan sindikat perdagangan manusia.
” BP2MI itu lembaga yang paling kritis menyorot tentang perdganga manusia di Indonesia. Kita sudah tahu, dari mana mereka dikirimkan, dimana transit dan kemana mereka dikirim,” ujar Benny Ramdani.
Benny Ramdani juga menyampaikan bahwa ada lima bandar besar yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kelima bandar tersebut secara rutin mengirimkan pekerja migran ilegal melalui Batam. Informasi ini telah disampaikan kepada Menkopolhukam Mahfud MD, namun penegakan hukum menjadi kunci penting dalam penanganan kasus ini.
” Terakhir kita sampaikan ada 5 bandar besar yang selama ini menjadi aktor bisnis tersebut. Nama namanya, sudah kami sampaikan ke Bap Mahfud MD,” kata Benny di ruang Hotroom.
Selain itu, Benny Ramdani mengungkapkan bahwa sindikat perdagangan manusia ini sulit diungkap karena melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan di berbagai lembaga, termasuk oknum TNI dan oknum kementerian/lembaga. Dia juga mengungkapkan bahwa sindikat ini menggunakan tiga cara untuk merekrut korban, yaitu melalui media sosial, jaringan pertemanan, dan jaringan keluarga.
