Aktifis Lingkungan Hidup Nganjuk Tantang Bupati Marhaen Debat Dengan Pengembang Watulawang

5 Kecamatan di Nganjuk Jadi Langganan Korban Luapan Banjir Lereng Wilis

NGANJUK — Ketegangan memuncak di Peringgitan Pendopo Kabupaten Nganjuk saat sebuah forum audiensi resmi mendadak diwarnai aksi angkat suara. Aktivis lingkungan hidup Nganjuk, Muhammad Didik, melayangkan tantangan terbuka kepada Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, untuk berdebat secara langsung dan terbuka dengan pihak pengembang dari Group DanCell.

Tantangan tersebut dilemparkan di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para aktivis dan LSM setempat. Didik menuding Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di balik karpet merah izin pengembang DanCell yang tengah menggarap proyek pembangunan resort dan kafe di kawasan wisata Watulawang, Kecamatan Sawahan—sebuah titik vital di lereng Gunung Wilis.

Namun, alih-alih melayani tantangan debat tersebut maupun memfasilitasi pertemuan terbuka antara aktivis dan pengembang, Bupati Marhaen justru memilih hengkang dan meninggalkan forum audiensi.

“Ya, saya berani debat dan buka-bukaan soal bagaimana dampak ekologis yang diakibatkan oleh pembangunan resort di kawasan Batu Lawang, lereng Gunung Wilis ini,” tegas Didik saat ditemui di tengah hutan Lengkong, usai forum.

Didik menggarisbawahi bahwa alih fungsi lahan seluas 7 hektar menjadi kawasan komersial dan fasilitas pendukungnya merupakan ancaman nyata. Pembangunan tersebut dinilai makin mengikis benteng resapan air, yang secara langsung mengancam kawasan pemukiman di bawahnya dengan bahaya banjir bandang serta tanah longsor.

Ancaman Nyata dari Hulu: Lereng Wilis Gundul, 5 Kecamatan Jadi Korban

Peringatan yang disampaikan para aktivis bukanlah gertakan tanpa dasar. Penggundulan hutan dan alih fungsi lahan di Lereng Gunung Wilis telah memicu bencana musiman yang saban tahun merendam sedikitnya lima kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Dampaknya tidak lagi sebatas wilayah pedesaan, melainkan telah menerobos pusat perkotaan hingga menenggelamkan kompleks perumahan dan perkantoran pemerintahan.

Berdasarkan data taktis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk serta catatan evaluasi berkala hingga tahun 2026, kawasan Lereng Wilis secara konsisten masuk dalam peta risiko tinggi bencana hidrometeorologi.

Investigasi atas pola bencana musiman ini menunjukkan adanya tiga faktor utama yang saling berkait antara degradasi lingkungan hulu dan kegagalan struktural di hilir:

1. Pola “Banjir Kiriman” akibat Krisis Resapan Hulu

   Wilayah hulu seperti Sumber Mata Air Sedudo serta kawasan pegunungan di Sawahan dan Ngetos memiliki curah hujan sangat tinggi, mencapai 3.000–3.500 mm per tahun. Akibat maraknya alih fungsi lahan hutan, tanah tak lagi mampu menyerap air secara maksimal. Air hujan meluncur deras tanpa hambatan menuruni lereng Wilis menuju pemukiman warga.

2. Penyempitan dan Sedimentasi Parah di Kali Kuncir

   Limpasan air deras dari lereng membawa erosi tanah dan endapan lumpur dalam jumlah masif. Fenomena ini memicu sedimentasi tebal (pendangkalan) sepanjang belasan kilometer di jalur Kali Kuncir—mulai dari Dam Kuncir hingga muara Kali Kedungsuko. Akibat penampang sungai yang menyempit, debit air yang melonjak spontan langsung meluap ke daratan.

3. Sumbatan “Barongan Bambu” di Pintu Air Utama

   Musim hujan kerap memperparah keadaan lewat longsornya rumpun bambu raksasa (barongan) dari bantaran sungai hulu. Rumpun bambu ini hanyut terbawa arus deras dan menyumbat infrastruktur vital, seperti pintu-pintu air utama di Dam Tanjung, Kecamatan Loceret. Sumbatan mendadak ini menahan laju air dan seketika memicu banjir genangan luas di pemukiman.

Dampaknya bervariasi dari tahun ke tahun—mulai dari genangan jalan setinggi 30 cm hingga banjir bandang parah mencapai lebih dari 2 meter seperti yang pernah melanda Kecamatan Berbek. Status wilayah-wilayah ini menegaskan satu hal: lima kecamatan di Nganjuk telah tersandera menjadi ‘langganan tetap’ bencana ekologis.

Peta Titik Merah: Desa-Desa Paling Rawan Terdampak

Data kebencanaan mencatat sebaran desa yang paling krusial terdampak oleh luapan air dari jalur pegunungan Wilis:

• Kecamatan Berbek (Zona Terparah): Menerima limpasan langsung dari lereng dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2,5 meter. Tiga desa yang menjadi langganan genangan utama adalah Desa Sendangbumen, Desa Sonopatik, dan Desa Grojogan.

• Kecamatan Loceret: Menjadi wilayah penerima banjir kiriman akibat penampang sungai hulu yang menyempit serta ancaman tanggul jebol. Titik paling rawan berada di Desa Sukorejo, Kelurahan Tanjungrejo, dan Kelurahan Ganungkidul.

• Kecamatan Nganjuk Kota: Berada di area topografi cekungan yang menampung luapan sungai dari lereng Wilis. Banjir kerap merendam pusat aktivitas warga di Kelurahan Ploso, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Payaman, dan Kelurahan Kauman.

• Kecamatan Pace & Sukomoro: Terdampak langsung oleh luapan sungai-sungai besar penampung air dari Wilis, terutama di Desa Banaran (Pace) dan Kelurahan Kapas (Sukomoro).

Di tengah ancaman banjir yang kian nyata dan program normalisasi sungai yang terus berjalan, keputusan Pemkab Nganjuk yang dinilai memberi ruang bagi pengembang di kawasan resapan hulu Watulawang kini menjadi sorotan tajam publik. Aksi bungkam dan tingkah menghindari debat terbuka hanya menambah panjang daftar pertanyaan masyarakat akan komitmen keselamatan lingkungan di Kabupaten Nganjuk.