Lebih rinci, Totok menyampaikan, rencana awal pengurangan tenaga dari 1.387 orang menjadi 1.009 orang akan mengakibatkan hilangnya 377 tenaga kerja.
“Berdasarkan anggaran versi TAPD, total belanja jasa tenaga kerja semula adalah 1.387, sementara pengadaan tenaga kerja dibatasi menjadi 1.009,” jelasnya.
Baca Juga: Putusan PK MA Dinilai Perjelas Status Kepemimpinan PSHT, Tim Kuasa Hukum Beberkan Landasannya
Totok menyebutkan, dari kalkulasi yang dilakukan terdapat pengurangan biaya untuk belanja jasa tenaga kerja yang mencapai Rp 14.061.600.000.
“Terus anggaran Rp 14 miliar arep digae opo (trus anggaran Rp 14 miliar mau dipakai untuk apa),” ujarnya.
Baca Juga: CV Bumi Indah Respons Keluhan Warga Soal Bau, Hasil Uji Lab Segera Keluar
Totok menandaskan, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar tentang penjabaran Perda APBD TA 2026 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.
Totok juga menegaskan, bahwa alokasi belanja jasa sebesar Rp14.968.800.000,00 tidak boleh menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk Tahun Anggaran 2026. Ia juga mengimbau agar Pemerintah Kota Blitar mengevaluasi kembali proses rekrutmen tenaga alih daya yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja.
Baca Juga: Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Maju Bursa Ketua KONI, Bakal Head to Head dengan Tony Andreas
“Tidak diperkenankan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal, mengingat implikasi dari PHK pada pekerja outsourcing berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran secara signifikan,” tegasnya.
Kehilangan pekerjaan akibat PHK dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, menambah risiko kemiskinan, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Kondisi tersebut dapat menambah beban sosial bagi pemerintah daerah dan pusat,” pungkas Totok Sugiarto. **
