“Isu tersebut tidak benar, hanya rencana anggaran dari pusat beda mekanisme. Bahkan tim dari pusat bersama komisi V DPR RI mau meninjau di Blitar infrastruktur yang prioritas,” tegasnya.
Hanya saja, soal hoak tersebut, pihaknya berharap agar masyarakat Kabupaten Blitar memahai mekanisme penganggaran. Selain itu, Wakil Bupati juga menepis isu adanya mafia proyek.
“Ah yang bener saja, rencana proyek dari pusat, otomatis, semua tender juga dari pusat. Pemkab Blitar kan hanya terima manfaat. Semua proses tender kewenangan pusat. Seperti pembangunan JLS. Isu tersebut ya isu gak ada faktanya,” jelasnya.
Sementara berkaitan adanya demo tersebut, Rahmad Santoso malah berterimaksih. Hal ini agar didengar pusat, bahwa di wilayah Pemkab Blitar masih banyak pembangunan infrastruktur yang prioritas dikerjakan.
“Aspirasi para peserta aksi kami malah berterimaksih, agar didengar oleh pusat. Semoga rencana pihak pusat mau meninjau lokas ruas jalan yang perlu dibangun segera terwujud,” imbuhnya. (pra)
