Blitar, Memo.co.id
Ketua Ormas Ratu Adil, Mohammad Trijanto mendesak Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin transparansi anggaran dan integritas dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah. Hal ini menyusul adanya dugaan permintaan sumbangan kepada pengusaha lokal untuk menjalankan program Car Free Day (CFD) di Kota Blitar.
“Jumlah penduduk dan luas wilayahnya sudah diketahui. Kekuatan APBD juga jelas. Kalaupun untuk pengadaan barang dan jasa, kita juga tahu lingkarannya siapa yang sedang bermain api saat ini,” kata Trijanto, Sabtu (18/10/2025).
Trijanto juga menyoroti perlunya menjaga proses demokrasi yang bebas dari praktik money politics.
Baca Juga: 9 Pasar di Blitar Kian Sepi, DPRD Desak Disperindag Tinggalkan Cara Lama
“Jika Anda terpilih melalui proses demokrasi sejati dan bukan melalui money politics, tentu tidak akan memikirkan balik modal. Anda pasti akan bingung menghabiskan dana sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.
Sejumlah pihak menganggap bahwa fokus seharusnya dialihkan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Banyak warga Kota Blitar yang putus sekolah meskipun pendidikan wajib belajar selama 9 tahun telah ditetapkan.
Baca Juga: Paguyuban Petani Tebu dan Sopir Truk Bersatu, Perbaiki Jalan Rusak Blitar Selatan Secara Swadaya
“Bangun lapangan pekerjaan yang manusiawi, optimalkan aset Kota Blitar yang hanya menguras anggaran setiap tahun, tanpa kontribusi ke PAD yang konkret,” tambah Trijanto.
