Meta dan Google telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam iklan politik. Larangan iklan politik dengan AI generatif yang baru diumumkan oleh Meta bertujuan untuk melindungi pemilu dari penyebaran konten yang menyesatkan.
Sebaliknya, Google memilih menggunakan pemblokiran “kata kunci politik” dalam perintah AI. Artikel ini akan merinci kebijakan Meta yang ketat dan perbedaan pendekatan antara Meta dan Google dalam menghadapi tantangan iklan politik dengan AI.
Meta dan Google: Duel Pendekatan Terhadap Iklan Politik Berbasis AI
Perusahaan pemilik Facebook, Meta, telah mengumumkan larangan iklan politik menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) generatif. Tujuannya adalah untuk mencegah peredaran konten yang menyesatkan selama masa pemilu.
Selain Facebook, Meta adalah perusahaan induk dari WhatsApp dan Instagram. Sebelumnya, Meta tidak memiliki aturan khusus terkait AI. Namun, penggunaan konten yang dihasilkan oleh AI harus mematuhi peraturan Meta yang melarang konten iklan yang sudah terbukti sebagai informasi palsu.
Meta dalam beberapa minggu terakhir telah mulai memberikan akses kepada pengiklan digital untuk menggunakan teknologi AI yang mereka miliki. Teknologi ini memiliki berbagai fitur, salah satunya adalah kemampuan untuk membuat latar belakang iklan secara otomatis.
Pengiklan juga dapat mengedit gambar dan menciptakan berbagai variasi iklan hanya dengan menggunakan perintah teks.
Rencananya, perangkat AI untuk iklan dari Meta akan diluncurkan untuk pengguna di seluruh dunia pada tahun 2024.
Menurut Reuters, kebijakan ketat yang diterapkan oleh Meta adalah yang paling signifikan dalam sejarah perusahaan sejak munculnya ChatGPT, yang membuat perusahaan teknologi global berlomba untuk mengembangkan teknologi AI mereka masing-masing.
Meta Melarang Iklan Politik AI Generatif, Google Lebih Kepincut Kata Kunci
Berbeda dengan Meta, Google tidak menerapkan larangan terhadap penggunaan AI dalam iklan politik. Perusahaan iklan digital terbesar di dunia ini memilih untuk menggunakan sistem pemblokiran penggunaan “kata kunci politik” dalam perintah AI.
Google juga berencana untuk menerbitkan kebijakan yang akan mewajibkan iklan politik untuk mengungkapkan penggunaan “konten sintesis yang tidak otentik tetapi menggambarkan peristiwa atau individu dengan tampilan yang realistis.”
Dua perusahaan teknologi global lainnya, yaitu Snap dan TikTok, telah mengeluarkan larangan total terhadap iklan politik di platform mereka. Sementara itu, Twitter X yang dimiliki oleh Elon Musk belum menawarkan perangkat AI untuk pengguna.
Salah satu petinggi Meta, Nick Clegg, telah mengingatkan akan bahaya penggunaan AI selama masa pemilu. Ia telah meminta perusahaan teknologi dan pemerintah untuk bersiap-siap menghadapi penggunaan AI dalam meretas pemilu, terutama dalam bentuk konten yang tersebar dari satu media sosial ke media sosial lainnya.
Clegg juga sebelumnya menyatakan kepada Reuters bahwa Meta akan menghentikan penggunaan Meta AI untuk menciptakan gambar yang tampak realistis dan menyerupai tokoh publik.
Meta dan Google, Dua Pendekatan Berbeda terhadap AI dalam Iklan Politik
Dengan dua pendekatan yang berbeda ini, terlihat bahwa perusahaan teknologi global memiliki tanggapan yang beragam terhadap penggunaan AI dalam iklan politik. Semua ini menandai perkembangan penting dalam dunia iklan digital dan cara perusahaan teknologi menghadapi tantangan kecerdasan buatan dalam memastikan pemilu yang adil dan informasi yang sah bagi masyarakat.
