Blitar, Memo.co.id
Tangis itu tidak meledak. Ia mengalir pelan, seperti air pel yang setiap hari mereka peras di lorong-lorong RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Tangis 62 tenaga honorer cleaning service (CS) yang telah belasan hingga puluhan tahun mengabdi, kini menggantung di udara tanpa kepastian, tanpa penghidupan.
Baca Juga: PUPR Kabupaten Blitar Siapkan Jalan Aman untuk Pemudik, 14 Titik Kerusakan Jadi Prioritas
Mereka bukan pegawai berdasi. Mereka adalah tangan-tangan yang membersihkan sisa darah, mengepel lantai IGD, mengangkat limbah medis, dan memastikan rumah sakit tetap layak disebut tempat penyembuhan. Ironisnya, justru mereka yang disingkirkan, seolah tak pernah ada.
Tanpa uang makan. Tanpa tunjangan. Upah yang diterima pun pas-pasan, sekadar cukup untuk dapur tetap mengepul. Namun itu mereka syukuri.
Baca Juga: Gerindra Blitar Rangkul Media di Ramadan, Perkuat Sinergi dan Komunikasi Publik
“Cukup bagi orang kecil seperti saya,” lirih Gigih, salah satu korban pemutusan kerja sepihak.
Selama bertahun-tahun, Gigih berangkat pukul 07.00 pagi, pulang sore hari. Rutinitas yang sama. Lantai yang sama. Keringat yang sama. Loyalitas yang sama. Hingga suatu hari, kabar itu datang seperti petir di siang bolong: mereka dinyatakan diberhentikan oleh PT Sasana Bersaudara Indonesia.
Baca Juga: Dini Hari Mencekam di Udanawu, Ledakan Petasan Lukai Dua Remaja
Padahal, kontrak ulang telah dijalani. Mereka dinyatakan lolos seleksi. Bahkan sudah kembali difungsikan bekerja seperti biasa. Namun semua itu seolah tak berarti apa-apa di hadapan selembar pengumuman pembatalan kerja.
“Surat datang, kami diminta berhenti. Salah kami apa?” tulis salah satu dari mereka dalam surat terbuka yang kini berseliweran di media sosial.
Yang lebih menyesakkan dada, sebagian dari mereka kehilangan pasangan hidup akibat Covid-19. Istri meninggal saat mereka tetap setia bekerja di garis belakang pandemi membersihkan ruang isolasi, menyapu jejak maut yang tak kasatmata.
Pengabdian dibayar kehilangan. Kesetiaan dibalas pemecatan.
Mereka mengadu ke manajemen rumah sakit. Jawabannya datar: akan dijembatani dengan pihak perusahaan penyedia jasa. Dijembatani kata yang terdengar indah, tapi hingga kini tak pernah benar-benar mengantar ke seberang harapan.
Di sisi lain, fakta pahit mencuat. Setelah 62 tenaga CS diberhentikan, justru muncul sedikitnya 22 hingga 30 tenaga baru. Bukan karena kekurangan SDM. Bukan pula karena kinerja buruk.
Publik mencium aroma titipan. Balas jasa Pilkada 2024. Dugaan yang beredar luas di tengah warga.
Padahal, 62 tenaga CS tersebut telah mengantongi sertifikasi profesi. Pengalaman puluhan tahun tak lagi dihitung. Yang lama disingkirkan, yang baru dimasukkan. Sebuah potret ketimpangan yang telanjang di hadapan mata publik.
Mereka sadar, orang-orang baru itu juga butuh makan. Juga punya keluarga. Namun di kota yang penganggurannya masih tinggi, kebijakan seharusnya tidak melahirkan korban baru demi kepentingan lama.
Di atas kertas, aturan sudah jelas. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2025 mengatur pengadaan tenaga pendukung jasa lainnya, yang dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia, sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Namun di lapangan, rasa keadilan justru tercecer di lorong rumah sakit.
Hari ini, meski telah dipecat, sebagian dari mereka masih tetap datang bekerja. Sebuah loyalitas yang nyaris tak masuk akal namun sepenuhnya manusiawi. Mereka berharap negara hadir. Pemerintah tidak sekadar menjadi penonton di atas penderitaan warganya sendiri.
Sebab bagi mereka, bekerja bukan soal jabatan. Hanya tentang sesuap nasi. Tentang anak yang harus sekolah. Tentang hidup yang ingin terus berjalan, meski berkali-kali diinjak kebijakan yang dingin dan kejam. Tangis itu masih ada. Di balik pel lantai RSUD Mardi Waluyo. Menunggu, apakah keadilan benar-benar punya telinga. **
