BGN dalam SOP-nya menegaskan bahwa SPPG wajib memiliki sistem IPAL yang terdokumentasi, dapat diaudit, dan siap diperiksa sewaktu-waktu. Ketidakpatuhan terhadap standar ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi membahayakan lingkungan dan merusak kepercayaan publik terhadap program MBG.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Endang Purwono menegaskan bahwa peran IPAL amat vital dalam operasional dapur MBG.
Baca Juga: Tak Mau Maju Lagi, Agus Zunaidi Buka Jalan Regenerasi di PPP Kota Blitar
“Soal IPAL masih menjadi pantauan kami secara berkala dalam monitoring dan evaluasi. Bila tidak ada pembenahan, sanksinya jelas, ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi,” tegas Endang, Senin 19 Januari 2026.
Rekam Jejak Bermasalah
Baca Juga: Regenerasi Menguat, Muscab X PPP Kota Blitar Bidik Lonjakan Kursi 2029
Sorotan terhadap SPPG Plosokerep 1 semakin menguat karena dapur ini sebelumnya juga pernah memicu polemik serius. SPPG tersebut sempat diprotes para wali murid SMKN 1 Blitar lantaran membagikan menu MBG berupa telur mentah kepada siswa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket makanan yang dibagikan saat itu terdiri dari 6 butir telur mentah, 1 buah apel, 1 buah pir, 1 bungkus roti, dan 1 liter susu, yang dirapel untuk dikonsumsi selama enam hari. Padahal, SOP MBG dengan tegas menyatakan bahwa selama masa liburan, makanan yang diberikan harus berupa makanan kering, bukan bahan mentah, dan hanya boleh dirapel maksimal tiga hari.
Rangkaian persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan besar terhadap kualitas pengawasan dan kepatuhan SPPG Plosokerep 1 terhadap standar operasional yang ditetapkan BGN. Mulai dari persoalan menu, hingga dugaan ketidakjelasan sistem IPAL, semuanya mengarah pada satu persoalan utama: longgarnya kontrol terhadap pelaksana program MBG di tingkat dapur.**
