“Namun apa kenyataannya?” tanya Rifai retoris. “Prestasi yang dicapai KONI sebagai pengampu sekaligus pembina atlet, tidak berbanding lurus dengan besaran dana hibah.” Pernyataan ini membuka pintu bagi pertanyaan mendasar tentang efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Legislatif merasa wajib untuk melakukan evaluasi mendalam terkait dana hibah KONI. Apakah ada masalah dalam perencanaan program, alokasi per cabor, atau bahkan transparansi pelaporan keuangan? Ini adalah area yang membutuhkan audit komprehensif.
Baca Juga: Optimalkan Pelaporan Digital, migrasi Blitar Intensifkan Pengawasan Orang Asing
Waktu Persiapan yang ‘Minim’: Alasan atau Indikasi Masalah Akar?
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, sempat mencoba meredam kritik dengan dalih “minimnya waktu persiapan atlet” akibat pergantian pengurus KONI. Ia menyebut, persiapan kontingen hanya satu bulan sejak peralihan pengurus lama ke baru. “Persiapannya sangat pendek,” kilahnya.
Namun, dalam perspektif analitis, alasan ini justru dapat menjadi indikasi masalah struktural. Organisasi sekelas KONI seharusnya memiliki roadmap pembinaan atlet jangka panjang yang tidak mudah digoyahkan oleh transisi kepengurusan.
Baca Juga: Tak Sesuai Anggapan Publik, Harga Telur di Blitar Malah Lebih Tinggi dari Sejumlah Daerah
Ketergantungan pada persiapan ‘sebulan’ menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem regenerasi, program pelatihan berkelanjutan, atau bahkan koordinasi antarpihak.
Kemerosotan prestasi Blitar di Porprov IX Jatim 2025 bukan sekadar statistik medali, melainkan cerminan kompleksitas manajemen olahraga daerah.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Blitar Lepas Kirab Brokohan Pancasila, Supriadi: Pancasila Harus Hidup dalam Tindakan
Dengan desakan evaluasi dari DPRD, ini adalah momen krusial bagi KONI Kabupaten Blitar untuk tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata untuk perbaikan sistematis demi mengembalikan kejayaan olahraga Bumi Penataran.
