Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, berpendapat bahwa anggota Satpol PP Garut yang mendukung Gibran tidak melakukan pelanggaran. Baginya, status anggota Satpol PP dalam struktur kepegawaian pemerintah tidaklah jelas.
Menurut Moeldoko, “Menurut saya, tidak. Mereka adalah bagian dari organisasi yang belum sepenuhnya diakui, dan posisi mereka dalam ASN tidak jelas, jadi wajar bagi mereka untuk menyuarakan pendapat kepada siapa pun.”
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Tetapi, pendapat Moeldoko berbeda dengan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya, tindakan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada salah satu cawapres adalah pelanggaran aturan dan etika.
Mahfud mengatakan, “Seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Itu melanggar kode etik dan aturan yang berlaku.”
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Ia menegaskan bahwa Satpol PP diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dan tidak seharusnya menunjukkan preferensi politik. Mahfud juga menduga adanya pihak tertentu yang mendorong anggota Satpol PP untuk menyatakan dukungan tersebut.
“Menurut saya, Satpol PP tidak akan melakukannya jika tidak ada yang mendorong. Pertanyaannya, siapa yang mendorong mereka, dari luar atau dari dalam, kita tunggu saja. Tetapi tindakan tersebut tidak pantas dilakukan,” katanya.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Video Dukungan Calon Wakil Presiden: Perspektif dan Sanksi terhadap Anggota Satpol PP Garut
Dalam keseluruhan, kasus video dukungan ini menyoroti konflik pendapat antara Moeldoko dan Mahfud MD mengenai legalitas dan etika perilaku anggota Satpol PP. Meskipun Moeldoko melihat tindakan ini sebagai wajar karena status Satpol PP yang belum jelas dalam kepegawaian pemerintah, Mahfud MD menegaskan bahwa tindakan ini melanggar aturan dan etika.
Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan akan batasan keterlibatan aparat dalam urusan politik serta menyoroti potensi pengaruh luar dalam keputusan individu di dalam institusi publik. Sementara keputusan internal terhadap sanksi terhadap anggota Satpol PP telah diambil, perdebatan terkait norma etika dan peran aparat dalam ranah politik masih menjadi fokus perhatian.
