Kawasan Industri Morowali di Indonesia menjadi sorotan setelah terjadinya ledakan tungku smelter di milik Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menewaskan 16 orang. Kritik terkait insiden ini mengalir dari Solidaritas Buruh IMIP Morowali.

Mereka secara tegas menyalahkan kurangnya perhatian perusahaan dan pemerintah dalam menyediakan sarana serta jaminan keamanan bagi para pekerja di sana. Pada hari Selasa, Solidaritas Buruh IMIP Morowali mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam kejadian tersebut.

Kelompok Solidaritas Buruh IMIP Morowali sendiri merupakan gabungan dari berbagai serikat buruh tingkat nasional serta lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu-isu ketenagakerjaan.

Selain itu, mereka juga menyoroti PT IMIP karena diduga menerapkan praktik ketenagakerjaan yang melanggar berbagai peraturan yang ada. Di antaranya, PT IMIP disebutkan melakukan perekrutan buruh melalui jalur calo untuk bekerja di perusahaan lain di bawah naungan PT IMIP, memindahkan pekerja tanpa persetujuan mereka, hingga pola hubungan kerja yang cenderung kontrak.

Menurut Solidaritas Buruh IMIP Morowali, hal ini menggambarkan bahwa perusahaan smelter seperti PT ITSS dan PT IMIP sebagai pengelola kawasan tampaknya telah mengizinkan adanya praktik kerja yang tidak sesuai standar keamanan, juga tidak memperhatikan hak pekerja terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Mereka juga menegaskan bahwa kawasan PT IMIP disebut-sebut mengabaikan infrastruktur yang memadai terkait K3. Keadaan ini tercermin dari kesulitan korban saat terjadi kebakaran karena tidak adanya jalur evakuasi yang memadai.

Beberapa buruh bahkan terpaksa melompat dari lantai 3, mengakibatkan cedera serius seperti patah tulang hingga muntah darah.

Solidaritas Buruh & ASPEK Tekankan Pentingnya K3 Pasca-Tragedi Smelter

Tidak hanya itu, kekurangan alat transportasi medis yang memadai juga memperburuk kondisi. Buruh yang terluka parah harus diangkut menggunakan truk pasir.

Kritik terkait keselamatan kerja juga dilontarkan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, menyebut kejadian ini sebagai “tragedi kemanusiaan” yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Mirah menekankan bahwa dugaan pelanggaran aturan K3 di PT ITSS dapat menjadi penyebab dari ledakan tungku smelter tersebut. Dia meminta agar manajemen PT ITSS dihadapkan pada proses hukum dan perusahaan ditutup sementara waktu untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh.

Mirah juga menyentil soal pengawasan penerapan K3 di Indonesia yang dianggapnya kurang kuat. Menurutnya, hal ini merupakan dampak dari kemudahan investasi yang terlalu ditekankan oleh Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.

ASPEK Indonesia menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil tindakan serius dalam mengawasi penerapan K3 di semua perusahaan di Indonesia.

Kritik serupa juga disuarakan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Menurutnya, kasus-kasus terkait K3 yang sering terjadi menunjukkan bukan hanya kelalaian, tapi juga dugaan adanya pembiaran.

Iqbal menekankan pentingnya penerapan K3 yang benar-benar ketat dan menyarankan pihak atau perusahaan yang melanggar harus dikenai sanksi berat.

Desakan Ketatnya Pengawasan dan Tindakan Hukum: Sorotan Kritis Terhadap Keselamatan Kerja Pasca-Tragedi di Kawasan Industri Morowali

Praktik ketenagakerjaan yang diduga melanggar peraturan dan kurangnya infrastruktur K3 menjadi sorotan utama dalam tragedi ledakan tungku smelter di Kawasan Industri Morowali. Solidaritas Buruh IMIP Morowali bersama ASPEK Indonesia dan Presiden Partai Buruh menyoroti kelemahan pengawasan serta kurangnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar K3.

Mereka menekankan perlunya tindakan serius dari pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan K3 di semua perusahaan, serta menuntut sanksi berat bagi pelanggar. Kritik ini tidak hanya menyoroti kejadian konkrit, tapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan keselamatan kerja di Indonesia.