Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sejalan dengan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, Menteri ESDM Arifin Tasrif menekankan pentingnya mengoptimalkan kebijakan pemanfaatan sampah organik dan kota sebagai bagian dari program pengembangan bioenergi nasional. Simak informasi lengkapnya dari Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Pemerintah Gencar Dorong PLTSa dalam RUU EBET untuk Solusi Sampah
Indonesia memiliki beragam sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di negeri ini, salah satunya adalah sampah. Oleh karena itu, pemerintah mendukung peningkatan peran Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui penyelarasan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Selasa (21/11/2023), Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, “Penting bagi kita untuk mempertimbangkan dan melengkapi kebijakan umum sampai menjadi sumber energi, seperti pemanfaatan sampah organik dan kota sebagai bagian dari program pengembangan bioenergi nasional.”
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Selain itu, Menteri Arifin mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh PLTSa. Langkah ini diambil untuk mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, semuanya dalam upaya mengatasi permasalahan sampah. “Pembelian listrik dari PLTSa ini sesuai dengan kebijakan energi nasional (KEN) dan rencana umum ketenagalistrikan (RKUN), termasuk ketentuan harga dan formula tarif listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah,” tambahnya.
Optimalkan Sampah sebagai Energi: Arifin Tasrif Ungkap Strategi Nasional
Arifin juga menegaskan bahwa kebijakan pembelian listrik dari PLTSa sejalan dengan upaya mengatasi masalah limbah, meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT), dan mengurangi emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui rancangan peraturan Menteri (Permen) tentang penerapan co-firing pada PLTU.
Menteri Arifin menjelaskan bahwa jenis sampah yang dapat dimanfaatkan meliputi limbah rumah tangga, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, agroindustri, kotoran hewan, ternak, atau bahan organik lainnya.
