“Artinya, ada ruang APBD hadir untuk masyarakat atau lembaga-lembaga kecil yang ada di pelosok desa,” ungkapnya.
Target Pengesahan Dan Harapan Lahirnya Perbup
Proses pembahasan aturan ini berjalan sangat mulus berkat kesamaan visi antara pihak legislatif, Kementerian Agama, dan tim Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Tidak ada hambatan berarti yang mengganggu jalannya perumusan naskah akademik maupun draf pasal per pasal.
Baca Juga: Surplus APBD Kabupaten Trenggalek 2025 Capai Delapan Puluh Dua Miliar Inilah Fakta Lengkap
Dewan menargetkan draf ini bisa segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi dalam waktu dekat. Jika evaluasi dari provinsi turun tanpa banyak revisi, aturan ini akan langsung dibawa ke rapat paripurna.
“Secara umum tidak ada kendala, mudah-mudahan bulan ini bisa kelar dan kita ajukan fasilitasi ke Gubernur Jatim. Kemudian diparipurnakan dan selanjutnya diundangkan,” papar Sukarodin dengan optimis.
Baca Juga: Aturan Pilkades Trenggalek 2027 Lawan Kotak Kosong Mulai Dibahas
Setelah regulasi ini sah, dewan mendesak pihak eksekutif untuk bergerak cepat membuat petunjuk teknis pelaksanaannya. Tujuannya agar payung hukum ini tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi bisa langsung dieksekusi.
“Tentu kita berharap Pemkab bisa menindaklanjuti Perbup-nya dengan cepat jika Perda-nya sudah diundangkan,” pungkasnya mengakhiri. (ADV)
Baca Juga: DPRD Susun Aturan Satgas Pengawas Koperasi Kecamatan Trenggalek Cegah Kecolongan
