TRENGGALEK (Memo) – Pembahasan APBD Trenggalek 2027 genjot Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus utama jajaran legislatif saat ini. Hal ini mencuat kuat setelah dewan merampungkan sidang paripurna terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2025.
Strategi Pembahasan APBD Trenggalek 2027 Genjot Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan kapasitas fiskal dinilai sebagai harga mati bagi kelancaran pembangunan lokal di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan sektor pendapatan daerah terus disuarakan oleh para wakil rakyat agar pemerintah memiliki ruang gerak yang lebih luas.
Baca Juga: Regulasi Baru DPRD Trenggalek Bidik Dukungan Untuk TPA dan TPQ Hingga Ke Akar Rumput Desa
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan inti dari evaluasi kinerja pemerintah yang baru saja diparipurnakan.
“Rekomendasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu yang paling penting,” ujar Doding Rahmadi menyoroti kunci utama kemandirian fiskal.
Baca Juga: Komarudin Resmi Gantikan Nur Efendi Menjadi Anggota DPRD Trenggalek Lewat PAW Fraksi PKS
Tunggu Audit BPK Sebelum Membahas Pendapatan Asli Daerah Lebih Jauh
Sebelum melangkah ke perencanaan tahun berikutnya, dewan masih menahan diri menunggu hasil pemeriksaan resmi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan segera menurunkan hasil audit terhadap laporan keuangan daerah tahun 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini nantinya menjadi acuan detail untuk menilai efektivitas penggunaan uang rakyat selama setahun terakhir. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya sekadar melihat angka, melainkan juga memantau dampak nyata pada kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Teror Pocong Di Trenggalek Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya Demi Redam Kepanikan Massal
“Setelah ini kan ada hasil audit dari BPK, ketika turun nanti kita akan masuk ke LPJ, namanya laporan pertanggungjawabannya Pak Bupati untuk tahun 2025,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Persiapan KUA PPAS dan Pembahasan APBD Trenggalek 2027
Begitu dokumen hasil audit diterima dan dievaluasi menyeluruh, legislatif akan langsung tancap gas menyusun pondasi anggaran baru. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2027 sudah menanti di depan mata.
“Setelah LPJ nanti agendanya dewan adalah KUA-PPAS tahun 2027,” papar Doding terkait peta jalan legislatif ke depan.
Terkait kapan kepastian turunnya laporan dari BPK, pihak dewan memperkirakan prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Dokumen krusial tersebut diprediksi segera berada di meja dewan untuk segera dibedah bersama. (Adv)
