Masa kampanye dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
Isu netralitas aparat menjadi sorotan di tengah sejumlah peristiwa pencopotan baliho dari peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengingatkan terkait potensi ketidaknetralan aparat. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI telah secara resmi membentuk Panitia Khusus terkait netralitas TNI. Inisiatif pembentukan Panitia Khusus ini berasal dari politikus PDIP, Utut Adianto.
Komitmen Netralitas Aparat Politik: Tanggapan dan Tindakan Terkait Sorotan Tekanan dan Keterlibatan dalam Pilpres
Pernyataan dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional yang mengakui tekanan saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam Pilpres 2019 memperlihatkan betapa besar beban tanggung jawabnya.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Meskipun tidak merinci tekanan yang dihadapinya, ia menegaskan tidak membiarkan tekanan tersebut memengaruhi arahannya demi kepentingan pasangan calon tertentu pada tahun tersebut. Dorongan untuk menjaga netralitas aparat TNI, Polri, dan ASN dalam Pilpres 2024 juga menjadi sorotan.
Kehadiran Panitia Khusus terkait netralitas TNI, inisiatif dari politikus PDIP, menunjukkan perhatian terhadap aspek netralitas yang krusial dalam konteks politik masa depan.
