Indonesia terus menggenjot impor beras guna memastikan ketersediaan stok cadangan pemerintah. Langkah ini didukung oleh penambahan izin impor sebanyak 1,5 juta ton beras pada tahun ini setelah sukses mengimpor 2 juta ton sebelumnya.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Meski efektif, proses impor tidak terlepas dari kendala biaya demurrage yang menyebabkan sedikit keterlambatan di pelabuhan.
Strategi Pemerintah: Impor 1,5 Juta Ton Beras demi Ketersediaan Cadangan
Indonesia sedang aktif mengimpor beras guna menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus dimiliki oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelah sukses mengimpor 2 juta ton sepenuhnya, pemerintah memberikan izin tambahan untuk impor sebanyak 1,5 juta ton beras pada tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa impor beras saat ini sangat efektif dalam memperkuat stok CBP Bulog.
“Persediaan tetap ada, stok Bulog dijaga di atas 1 juta ton. Bulog telah memberikan bantuan pangan sebanyak 640 ribu ton, namun stoknya masih mencapai 1 juta ton. Stok beras saat ini berkisar antara 1,2 juta hingga 1,3 juta ton. Ini proses yang berkesinambungan, bongkar dan langsung didistribusikan, begitu terus,” kata Arief pada hari Rabu, 29 November 2023.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Arief menambahkan bahwa pemerintah tidak akan terus-menerus melakukan impor beras. Dia menegaskan bahwa impor beras akan dihentikan apabila terlihat sudah adanya musim panen di daerah sentra produksi beras.
“Stok beras akan dipertahankan sekitar 1,2 juta ton hingga 14 Februari, sepanjang masa pemilihan umum, hingga 9 April, dan hingga Juni. Begitu panen sudah terlihat, begitu musimnya sudah jelas, kita akan menghentikan impor,” jelasnya.
Sementara itu, impor beras saat ini mengalami kendala biaya demurrage saat proses bongkar di pelabuhan, yang menyebabkan sedikit keterlambatan dan penambahan biaya untuk membayar denda demurrage tersebut.
