Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya juga mengamanatkan agar proses pengadaan dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan akuntabel.
Dalam praktiknya, papan informasi proyek umumnya memuat identitas pekerjaan, nomor kontrak, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan, penyedia jasa, serta nilai kontrak atau besaran anggaran.
Tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan proyek tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana publik, meski penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan instansi yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur maupun penyedia jasa CV. Cakra Bumi belum memberikan tanggapan resmi terkait tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan singkat dan sambungan telepon juga belum memperoleh respons.
Masyarakat berharap papan informasi proyek segera diperbarui dengan melengkapi seluruh informasi yang diperlukan, termasuk besaran anggaran, sehingga pelaksanaan proyek yang menggunakan dana APBD dapat berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan mudah diawasi oleh publik. (Hamzah)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
