Dia menyatakan bahwa apabila pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari tahun 2014 hingga 2020 digabungkan, maka jumlahnya mencapai Rp 180 triliun ditambah Rp 189 triliun.
Namun, PPATK hanya membahas jumlah Rp 189 triliun karena dalam pertemuan antara Ivan dengan Irjen Kemenkeu pada tanggal 14 Maret 2023, disampaikan bahwa laporan pemeriksaan dugaan pencucian uang di Direktorat Bea dan Cukai hilang.
Baca Juga: GEMPAR! Sidang Impor Gula Seret Nama Jokowi, Tom Lembong Ungkap Perintah Langsung Presiden
Ivan menambahkan bahwa Irjen Kemenkeu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan pertama memang tidak ada berkasnya dan tidak ada jejaknya di Kemenkeu.
Sebelumnya dalam rapat yang sama, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud, menyatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahui adanya kejanggalan transaksi di Direktorat Bea dan Cukai tersebut.
Baca Juga: Di Balik Kabut Isu, Deretan Dugaan Kasus yang Membayangi Jokowi dan Lingkarannya
Mahfud menuturkan bahwa yang dilaporkan pada Sri Mulyani malah dugaan pelanggaran pajak, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dugaan tindak pidana terkait impor emas batangan di Direktorat Bea dan Cukai.
Pemeriksaan PPATK dilakukan dua kali terhadap impor emas yang dilakukan Direktorat Bea dan Cukai pada tahun 2014-2016 dan 2017-2019. Ivan Yustiavandana membuka kemungkinan jika kedua pemeriksaan tersebut terbukti, maka tindak pidana pencucian uang yang terjadi mencapai Rp 360 triliun lebih.
Menurutnya, dugaan tindak pidana yang terjadi terkait impor emas batangan pada Direktorat Bea dan Cukai. Hal ini menjadi perhatian serius bagi otoritas untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
