Rencana pengalihan lahan SDN Tlogo 2 untuk Koperasi Desa Merah Putih memicu kekhawatiran terkait masa depan siswa.
Bupati Blitar menginstruksikan agar proses pembangunan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi pembangunan ekonomi desa tanpa mengesampingkan fasilitas pendidikan publik.
Rencana alih fungsi sebagian lahan SDN Tlogo 2 di Kecamatan Kanigoro untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah daerah dan masyarakat.
Dampak Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Terhadap Siswa
Bupati Blitar secara tegas menyatakan bahwa sektor pendidikan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pembangunan infrastruktur ekonomi apa pun, termasuk proyek strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Penegasan ini muncul merespons polemik penggunaan lahan SDN Tlogo 2, Kanigoro, yang rencananya akan dipangkas untuk fasilitas unit usaha desa tersebut. Menurut Bupati, setiap kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak merugikan hak dasar anak-anak dalam mendapatkan lingkungan belajar yang layak.
Persoalan ini bermula ketika rencana perluasan pembangunan gerai KDMP menyasar area yang masih aktif digunakan sebagai fasilitas penunjang di SDN Tlogo 2. Hal ini memicu kekhawatiran dari wali murid dan tenaga pendidik yang takut ruang gerak serta kenyamanan siswa dalam belajar akan terganggu.
Bupati Blitar telah menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk segera melakukan koordinasi mendalam guna memastikan bahwa operasional sekolah tetap berjalan normal tanpa hambatan fisik dari proyek konstruksi.
Dalam tinjauan lapangan terbaru, ditemukan fakta bahwa koordinasi antar-instansi sebelumnya dianggap belum maksimal, sehingga memunculkan persepsi bahwa sekolah akan digusur sepenuhnya. Namun, Bupati meluruskan bahwa fokus utama pemerintah adalah mencari jalan tengah atau win-win solution.
Jika pembangunan KDMP tetap dilaksanakan di area tersebut, maka pengembang wajib menjamin tidak ada kebisingan yang mengganggu jam pelajaran serta menjamin keamanan akses bagi 182 siswa yang menimba ilmu di sana.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan bahwa status aset daerah yang digunakan untuk pendidikan memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi. Ia meminta agar penentuan titik lokasi pembangunan tidak dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan unsur sekolah.
Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap desain tata ruang di wilayah Desa Tlogo agar fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi desa dapat berjalan beriringan secara harmonis tanpa saling menegasikan.
Isu ini menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Blitar agar lebih sensitif dalam merencanakan alih fungsi lahan publik. Transparansi dan dialog dengan pemangku kepentingan di tingkat akar rumput, khususnya komunitas pendidikan, adalah kunci utama agar program pembangunan daerah mendapatkan dukungan penuh dari warga dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif.
Hingga saat ini, pihak sekolah masih menunggu kepastian terkait batas lahan yang akan digunakan serta jaminan fasilitas pengganti jika ada ruangan yang terdampak.
Pemerintah daerah berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ditemukan solusi permanen yang menempatkan nasib generasi masa depan sebagai pertimbangan paling atas dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
